Retret Nihil Urgensi di Tengah Badai Efisiensi

Pada Kamis, 20 Februari 2025 di Istana Kemerdekaan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala dan wakil kepala daerah hasil dari Pilkada 2024 lalu. Menurut Prabowo, pelatikan ini merupakan momen bersejarah dimana sebanyak 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Walikota, 85 Wakil Walikota dari 481 daerah di Indonesia, dilantik serentak di Istana Merdeka. Ia pun menganggap pelantikan ini merupakan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang. (VOA Indonesia, 20-02-25)

Sehari setelah pelantikan, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret atau orientasi khusus di Akademi Militer (AkMil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Pengadaan retret ini dianggap sebagai sarana pembekalan intensif untuk memperkuat para kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan khususnya koordinasi dengan pusat dan daerah lain.

Dana penyelenggaraan retret tersebut ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri. Hal itu terkonfirmasi melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/629/SJ tentang Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto pun mengungkapkan pengadaan retret tersebut menelan biaya senilai Rp13,2 miliar. (tirto.id, 19-02-25)

Banyak pihak menganggap bahwa retret ini tidak diperlukan karena nihil urgensi, menghamburkan uang rakyat dan menghambat konsolidasi Pemda. Pasalnya, momentum retret ini digelar menjelang bulan Ramadhan yang merupakan masa krusial bagi Pemda dalam menghadapi tantangan stok pangan, inflasi harga sembako, antisipasi lonjakan arus mudik, serta berkurangnya perputaran ekonomi akibat efisiensi anggaran.

Efisiensi anggaran yang berdampak pada kurangnya pelayanan pada rakyat ini adalah bukti bahwa negara telah abai terhadap tanggungjawabnya sebagai pengurus rakyat. Di sisi lain, adanya berbagai fasilitas mewah dalam momentum retret tadi, justru menjadi ironis ketika masih ada banyak rakyat yang hidupnya susah. Seharusnya pejabat memiliki empati pada rakyat yg hidup susah sehingga muncul kesadaran akan tanggungjawab untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Inilah wajah buruk negara kapitalisme yang berbanding terbalik dengan sistem Islam. Islam menetapkan penguasa sebagai _raain_ atau pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin." (HR. Bukhari)

Maka didukung dengan sistem Islam, para penguasa akan menjalankan tugas yang diberikan secara amanah dan adil demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi berbagai kebutuhan rakyatnya, baik secara langsung mau pun tidak langsung.

Selain itu, penguasa dalam sistem Islam memiliki tanggungjawab dalam menjaga kebutuhan kolektif rakyatnya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sistem pendidikan Islam mampu menghasilkan generasi pemimpin yang siap mengemban amanah kepemimpinan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَ مٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: 58)

Maka apabila dibutuhkan pembekalan, akan diadakan dengan seefektif dan seefisien mungkin serta berfokus pada konten pembekalan, bukan pada seremonial yang syarat kemewahan dan menghamburkan uang rakyat.

Penulis : Sariyulia | Guru swasta