Masjid Penggerak Ekonomi, Sesederhana Itukah?

Masjid Penggerak Ekonomi, Sesederhana Itukah?

Masjid Penggerak Ekonomi, Sesederhana Itukah?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung". (TQS al-Jumuah:10).

Apakah Menteri BUMN Erick Thohir terinspirasi dengan ayat di atas? Entahlah, namun dalam gelar wicara bertajuk "Sinergi Berwarna, Ciptakan Masjid Berdaya" yang diselenggarakan atas kerja sama Republika dengan Nippon Paint di Masjid At-tin, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025, Erick Thohir yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Erick Thohir menegaskan masjid bukan sekadar tempat ibadah. Menurutnya masjid juga harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat serta penggerak ekonomi.

Dengan pemberdayaan yang tepat, Masjid dapat menjadi pusat ekonomi, pendidikan, dan sosial yang memberikan manfaat besar bagi kemakmuran umat. Program-program seperti pasar sehat, koperasi Masjid, pelatihan kewirausahaan, serta pengelolaan zakat yang efektif, adalah beberapa contoh konkret bagaimana Masjid dapat berperan dalam mengoptimalkan ekonomi umat. Oleh karena itu, penting bagi pengelola Masjid, umat Islam, dan pihak terkait untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi Masjid sebagai pendorong kesejahteraan ekonomi umat tambah Erick.

Menurut Erick, masjid memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya, Erick apresiasi Nippon Paint yang sejak lama mendukung perbaikan atau renovasi masjid. General Manager Nippon Paint Indonesia, Mark Liew, sekaligus sebagai keynote speech pun menanggapi bahwa Nippon Paint Indonesia sangat mendukung perkembangan fasilitas keagamaan di Indonesia.

Nippon Paint Indonesia sendiri sejak 2022 telah merevitalisai 647 masjid dan musala di beberapa wilayah Indonesia, dengan menyediakan layanan Total Coating Solutions (TCS) untuk Masjid & Mushola, yang menyediakan solusi lengkap untuk pemeliharaan dan perawatan cat Masjid atau Mushola (republika.co.id, 15-3-2025). Acara ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi bersama untuk menciptakan masjid berdaya.

Masjid Sejatinya Pusat Pengelolaan Peradaban

Sungguh kolaborasi yang unik, perusahaan cat yang menawarkan pelayanan sekaligus produknya untuk memperindah sekaligus merevitalisasi masjid, pemerintah yang kapitalistik memandang masjid sekadar tempat pemberdayaan ekonomi. Jika pun menjadi pusat pendidikan dan sosial ujungnya tetap perekonomian. Terbukti dari contoh program yang menjadi unggulan untuk dipraktikkan.

Dan inilah penampakan wajah kapitalisme yang sesungguhnya, mengartikan posisi masjid sekadar dari sisi ekonomisnya. Sangat kerdil sekali, sebab sejak Rasulullah diutus untuk berdakwah dan menegakkan kekuasaan Islam di Madinah, kemudian mendirikan masjid pertamanya di Madinah tidak semata untuk perekonomian. Namun juga untuk pendidikan, sosial hingga politik negara dimana berbagai kebijakan strategis beliau sebagai kepala negara terlahir di masjid.

Artinya, makna masjid bukan sebagaimana hari ini, pernyataan Erick sesungguhnya sangat tidak cocok dengan fakta. Pemerintah begitu sensitif dengan melarang pemasangan pengeras suara di masjid yang biasanya menyuarakan azan. Mewajibkan sertifikasi dai pengisi ceramah dengan batasan radikal radikul sesuai kehendak pemerintah atau dengan tuduhan membawa bendera tertentu dan lain sebagainya.

Dimana peran negara? Mengapa justru yang memiliki inisiatif revitalisasi masjid sebuah perusahaan cat? Pemerintah sendiri selama ini sangatlah kontras dalam memperlakukan masjid.

Masjid Pusat Peradaban Cemerlang

Sejarah Indonesia sendiri tentang wali songo yang merupakan utusan kekhilafahan untuk menyebarkan dakwah sangat berpengaruh besar, tampak bahwa sejak didirikan, Masjid Demak bukan hanya menjadi pusat ibadah dan pengajaran Islam. Akan tetapi, sudah berfungsi sebagai pusat pemerintahan kesultanan sekaligus pusat dakwah Islam politik (siyasi) di Pulau Jawa. Konon para wali sanga sering kali mengadakan pertemuan di masjid ini sampai-sampai Kota Demak dikenal pula sebagai Kota Wali.

Bertemunya para wali di masjid ini benar-benar memiliki dimensi politis. Di masjid inilah mereka membincangkan berbagai hal tentang strategi dan perkembangan dakwah Islam. Juga membicarakan berbagai permasalahan umat dan mencari solusinya. Bahkan bukan hanya itu, di masjid ini juga berbagai perkara hukum yang terjadi di tengah masyarakat diputuskan. Artinya, Masjid Demak pun menjadi tempat pengadilan yang menegakkan sistem sanksi Islam (muslimah.net, 1-1-2023).

Menjadi keprihatinan kita sebagai kaum muslim jika hari ini banyak dibanding masjid yang megah namun tidak berpengaruh secara politik kepada kaum muslim, tak pernah bisa membangun kesadaran umum untuk kembali menerapkan syariat, tentu karena masih mengakarnya kapitalisme. Sebuah idiologi yang memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga gambaran Islam mengatur seluruh kehidupan kaum muslim sudah semakin kabur.

Mengembalikan fungsi masjid tidak sekadar menjadi pusat kegiatan ekonomi menjadi hal yang penting saat ini. Dan tidak cukup pula hanya merevitalisasi bangunannya. Butuh dakwah yang mengunggah kesadaran bahwa menerapkan Islam kaffah adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Wallahualam bissawab.