tarif tiket lebaran
Harga Tiket Turun Jelang Lebaran, Pencitraan Musiman?
Oleh : Wahyuni Musa ( Aktivis Muslimah)
Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimuti Yudhoyono mengeluarkan kebijakan yang cukup menggembirakan bagi sebagian masyarakat yakni penurunan harga tiket dan tarif tol. Langkah ini dilakukan pemerintah guna memanfaatkan momen Ramadhan dan jelang Lebaran guna mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Dilansir dari www.viva.co.id Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah kembali menggelar mudik gratis pada Lebaran tahun ini, dalam rangka hari raya Idulfitri 1446 Hijriah. AHY mengatakan program mudik gratis digelar dengan kerja sama Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian BUMN. Ditekankannya, kuota mudik gratis untuk tahun ini mencapai 100.000 orang.
Selain mudik gratis, pemerintah juga dilaporkan akan memberikan diskon tarif tol hingga 20 persen bagi pemudik yang pulang kampung dengan kendaraan pribadi. Sedangkan tiket penerbangan domestik kelas ekonomi dikorting 13-14 persen.
AHY menyatakan kebijakan ini adalah upaya Pemerintahan atas arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekali lagi ingin membuat perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan, khususnya Lebaran ini semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan,” Tangerang, Sabtu, 1 Maret 2025.
Namun di sisi lain, sebagian masyarakat menganggap hal ini hanya upaya musiman untuk membius masyarakat di tengah banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini misalnya banyaknya kasus korupsi dan lain sebagainya. Terlebih tidak semua masyarakat akan menikmati fasilitas jalan tol tersebut karena hanya menyentuh beberapa kalangan saja. Namun langkah ini dianggap cukup efektif di tengah banyaknya kebutuhan di bulan Ramadhan serta masyarakat memang membutuhkan kebijakan semacam ini terlebih mendekati momen mudik lebaran yang berlangsung tiap tahun.
Kebijakan ini memang pantas dikatakan sebagai kebijakan populis. Karena sejatinya bukan solusi problem mahalnya biaya transportasi, tarif tol, dan sebagainya, mengingat tarif murah tidak terjadi di luar masa lebaran. Terlebih lagi, Negara bahkan tidak menganggap adanya pelanggaran manakala pihak swasta menaikkan tarif demi mendapatkan keuntungan.
Inilah dampak penerapan sistem Kapitalisme. Negara dalam sistem Kapitalisme akan menyerahkan pengelolaan transportasi kepada pihak swasta (investor). Akibatnya, tarif transportasi berada dalam kendali swasta. Sehingga semua warga tidak mampu menjangkaunya. Sistem Kapitalisme menjadikan negara hanya berpihak pada kepentingan pihak korporat dengan membuat kebijakan populis otoriter. Akhirnya, kebijakan hanya dijadikan sebagai pencitraan semata. Sedangkan masyarakat tetap hidup menderita.
Lantas bagaimana islam menangani hal ini?
Transportasi berkualitas, murah, aman, dan nyaman sejatinya hanya akan dirasakan dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam di bawah institusi Khilafah Islam. Dalam negara Khilafah, transportasi murah, aman dan nyaman, bukan hanya di bulan Ramadhan tetapi setiap saat. Sebab negara dalam Islam adalah raa’in (pengurus). Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat menjadi tanggung jawab negara, bukan pihak swasta. Sebagaimana dalam hadisnya.
Rasulullah ﷺ bersabda: "Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. al-Bukhari)
Dengan standar syariat ini, para pemimpin negara Khilafah yaitu Khalifah akan berusaha sekuat tenaga dalam pemenuhan hak-hak rakyatnya dan mensejahterakan mereka dengan pelayanan prima. Mereka melakukan semua itu hanya dengan menerapkan syariat secara kaffah dan tidak menggunakan paradigma sistem yang lain karena Khalifah paham jika ada ancaman dari Allah dan Rasul, dimana jika mereka tidak berhukum pada hukum Allah, berarti mereka termasuk orang yang kafir, fasik, dan zalim.
Oleh karena itu, Siapapun yang terpilih menjadi Khalifah, maka sudah dipastikan pemimpinnya adalah orang yang amanah dan adil yang akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengatur hajat rakyatnya.
Selain itu, Islam melarang negara menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, sementara negara hanya bertindak sebagai regulator bahkan mengomersilkan hajat hidup masyarakat. Karena itu para Khalifah tidak akan menyerahkan tanggung jawab itu kepada pihak swasta. Terkait masalah Pemenuhan kebutuhan transportasi bagi publik adalah tanggung jawab negara, dengan pembiayaan dari kekayaan negara yang tersimpan di Baitul mal. Syariat juga tidak membenarkan jalan umum dijadikan sumber pemasukan sehingga tidak akan ada jalan umum berbayar seperti tol. Syariat mengatur anggaran mutlak untuk keperluan transportasi publik, dimana sumber pembiayaan berasal dari kekayaan negara dan alam yang tersimpan di dalam pos kepemilikan umum di Baitul maal. Dengan tata kelola seperti ini, masyarakat akan menikmati transportasi dengan murah, bahkan gratis. Dengan tata kelola seperti ini, masyarakat akan bisa menikmati transportasi dengan aman dan nyaman.
Demikianlah solusi dari Islam terkait penyediaan transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman bagi masyarakatnya. Karena semua konsep kebijakan transportasi publik dalam Islam adalah hasil dari ketaatan penguasa menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.
COMMENTS