Di Balik Ambisi Besar Danantara, Apa Dampaknya bagi Rakyat?

Di Balik Ambisi Besar Danantara, Apa Dampaknya bagi Rakyat?

Di Balik Ambisi Besar Danantara, Apa Dampaknya bagi Rakyat?

Oleh: Fira Nur Anindya

Danantara yaitu Daya Anagata Nusantara, adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Pembentukan Danantara dicanangkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN menjadi Undang-Undang pada 4 Februari 2025. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam transformasi BUMN. Menurutnya, hal itu sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 (cnnindonesia.com,4-2-2025).

Danantara bisa juga disebut sebagai holding raksasa karena menjadi induk perusahaan yang menaungi beberapa BUMN besar di Indonesia. Bisa juga dikatakan sebagai ‘kepala keluarga’ ataupun ‘dompet bersama’ yang mengatur keuangan dan strategi perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Telkom, PLN, Pertamina, dan MIND ID, dengan tujuan supaya aset negara lebih terkelola dengan baik dan bisa menghasilkan keuntungan lebih besar untuk Indonesia. Danantara pun diproyeksikan dapat menarik lebih banyak investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Hal ini dapat membuka peluang besar kerjasama strategis dengan berbagai pihak, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.

Kapitalisme Negara dan Dominasi Oligarki dalam Danantara

Disamping optimisnya jajaran pemerintah mendirikan Danantara, pembentukan badan ini telah menimbulkan banyak perdebatan di tengah masyarakat dan kalangan ekonom. Di balik janji-janji optimis tersebut, banyak pula pihak yang menilai bahwa kebijakan ini justru memperkuat dominasi oligarki dalam ekonomi nasional, menjauhkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan ketimpangan sosial.

Apabila kita amati serta cermati, struktur kepemimpinan Danantara melibatkan tokoh-tokoh elit bisnis dan politik yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pengelolaan dana tersebut akan lebih menguntungkan kelompok elit tertentu dibandingkan masyarakat luas (sumbatsatu.com,23-2-2025).

Aset-aset yang dikelola Danantara yaitu senilai lebih dari US$900 miliar juga perusahaan-perusahaan besar milik negara. Konsentrasi aset dan kekuasaan ekonomi sebesar ini di bawah satu badan dapat memperkuat dominasi segelintir elit ekonomi dan politik, yang dikenal sebagai oligarki (www.kumparan.com,27-2-2025).

Keterlibatan elit politik dalam struktur Danantara inipun memicu kekhawatiran bahwa kebijakan ekonomi lebih besar kemungkinan menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas. Hal ini berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil dan semakin memperburuk ketimpangan sosial.

Modal awal Danantara yang sangat besar itu adalah uang yang berasal dari aset negara, dana tunai, serta saham milik pemerintah di perusahaan-perusahaan BUMN. Artinya, sumber dananya berasal dari kekayaan negara yang pada dasarnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia (kabar24.bisnis.com,23-2-2025). Jika investasi Danantara gagal, yang terkena dampaknya bukanlah para petinggi atau pemegang kepentingan di dalamnya, tetapi negara dan masyarakat. Sebab, modal yang digunakan adalah uang negara, bukan uang pribadi mereka. Walaupun dalam aturan hukum disebutkan bahwa kerugian Danantara bukanlah kerugian negara secara langsung, kenyataannya, jika Danantara rugi, negara tetap akan kehilangan banyak aset dan pendapatan (liputan6.com,26-2-2025).

Selain itu, keuntungan dari BUMN yang seharusnya masuk ke kas negara (APBN) untuk membiayai kebutuhan rakyat malah dialihkan ke Danantara. Jika Danantara gagal menghasilkan keuntungan, negara akan kehilangan sumber pendapatan ini, dan akhirnya rakyat juga yang merasakan dampaknya, misalnya dalam bentuk pengurangan subsidi, kenaikan pajak, atau penurunan kualitas layanan publik (kliksumbar.id,25-2-2025).

Jadi, meskipun terlihat seperti perusahaan investasi biasa, sebenarnya Danantara dibiayai oleh aset dan uang negara. Kalau untung, yang menikmati keuntungannya lebih dulu adalah para investor dan pengelola. Tapi kalau rugi, negara dan rakyatlah yang menanggung akibatnya.

Danantara yang merupakan holding yang mengelola aset dan modal BUMN untuk diinvestasikan dalam berbagai sektor strategis, termasuk hilirisasi minerba, perkebunan sawit, dan investasi luar negeri. Secara teori, konsep ini terdengar menjanjikan, tetapi dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi di Indonesia, diantaranya,

Penguatan monopoli sumber daya alam oleh swasta, dengan adanya Danantara, pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor minerba dan perkebunan sawit, akan semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan tren yang telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir, di mana kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada korporasi besar dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Alih-alih memberikan manfaat bagi rakyat, Danantara justru membuka jalan bagi ekspansi bisnis oligarki di pasar global.

Adanya peluang ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Salah satu tujuan Danantara adalah menarik investasi asing serta memperluas investasi Indonesia di luar negeri. Namun, ketergantungan terhadap modal asing ini justru dapat melemahkan kedaulatan ekonomi nasional, karena negara akan lebih tunduk pada kepentingan investor global. Jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan strategi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, maka ekonomi Indonesia akan semakin dikendalikan oleh korporasi internasional dan elite bisnis lokal yang memiliki kepentingan pribadi.

Solusi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Ekonomi

Dalam Islam, konsep kepemilikan dan pengelolaan ekonomi diatur dengan prinsip yang jelas dan berkeadilan. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang membiarkan oligarki menguasai sumber daya, Islam menempatkan negara sebagai pengelola utama sumber daya publik dengan mekanisme yang adil dan transparan.

Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori utama. Pertama, kepemilikan Individu. Seorang individu memiliki hak untuk mengembangkan aset pribadinya selama tidak merugikan orang lain. Kedua, sumber daya alam adalah kepemilikan umum yang menjadi milik seluruh rakyat dan tidak boleh dimonopoli oleh individu atau korporasi. Hal ini mencakup tambang, minyak, gas, air, dan hutan. Ketiga yang menjadi kepemilikan serta tanggung jawab negara adalah aset yang dikelola oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pajak, zakat, dan pendapatan dari pengelolaan sumber daya tertentu.

Rasulullah SAW bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan oligarki, melainkan sebagai pelayan rakyat (Ra’in) yang mengelola sumber daya dengan prinsip keadilan. Islam melarang privatisasi aset publik, sehingga kekayaan negara benar-benar digunakan untuk kemaslahatan rakyat, bukan sebagai alat investasi bagi segelintir elite.

Selain itu, sistem Islam menghapus pajak yang membebani rakyat kecil dan menggantinya dengan mekanisme yang lebih adil, seperti zakat dan hasil pengelolaan sumber daya alam yang disalurkan langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, negara tidak perlu bergantung pada modal asing atau investasi berisiko tinggi seperti yang dilakukan dalam konsep Danantara.

Kehadiran Danantara menunjukkan bahwa sistem kapitalisme negara masih menjadi paradigma utama dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Namun, pengalaman sejarah membuktikan bahwa sistem ini hanya memperkaya segelintir orang, sementara rakyat terus menghadapi kesulitan ekonomi.

Oleh karena itu, umat Islam harus mulai menyadari bahwa solusi hakiki bukanlah reformasi kapitalisme, tetapi perubahan sistem yang menyeluruh. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan kesadaran politik dan ekonomi umat melalui kajian dan diskusi tentang ekonomi Islam. Mendorong perubahan sistemik yang berbasis pada syariat Islam, baik dalam kebijakan ekonomi, politik, maupun sosial. Menolak kebijakan yang menguntungkan oligarki dan memperjuangkan keadilan ekonomi berdasarkan prinsip Islam.

Prinsip Islam berbasis syariat yang menyeluruh (kaffah) dalam setiap aspek kehidupan memang harus didorong dengan langkah nyata yang sitemik supaya perubahan dapat terwujud. Kesadaran umat mengenai sistem Islam harus terus dibangun melalui dakwah-dakwah yang mencerahkan pemikiran. 

Edukasi pada masyarakat tentang pentingnya ekonomi Islam perlu disebarluaskan agar tidak terus-menerus dieksploitasi oleh pemikiran sistem kapitalis, sehingga kedepannya umat pun bisa tersadarkan untuk lebih matang mempersiapkan infrastruktur serta instrumen politik Islam.

Langkah yang paling penting adalah mengokohkan persatuan umat dalam perjuangan Islam. Hanya dengan kembali kepada syariat Islam secara kaffah, umat bisa terbebas dari cengkeraman oligarki dan ketidakadilan ekonomi kapitalis. Maka, perjuangan ini harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis kesadaran politik Islam yang kuat.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, Danantara bukanlah solusi bagi ekonomi Indonesia, melainkan bagian dari masalah yang lebih besar dalam sistem kapitalisme negara. Dengan skema yang lebih berpihak kepada oligarki, kebijakan ini hanya akan memperparah ketimpangan sosial dan melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.

Satu-satunya solusi hakiki adalah kembali kepada sistem Islam yang menjamin kesejahteraan rakyat secara individu per individu, bukan hanya segelintir elite. Penerapan Islam secara menyeluruh dalam naungan Khilafah Islamiyah adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Wallahu’alam bishawab