Program MBG Cacat dari Lahir, Bukti Bukan Solusi Tepat Pemenuhan Gizi
Program MBG Cacat dari Lahir, Bukti Bukan Solusi Tepat Pemenuhan Gizi Anak
Ila R (Pena Ideologis Maros)
Program MBG adalah program bergizi gratis yang diperuntukkan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa-siswi di seluruh jenjang pendidikan. Program ini diadakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menuntaskan masalah stunting di negeri ini. (Tempo.com, 23 Januari 2025)
Lembaga yang diamanahi melaksanakan pemenuhan gizi nasional adalah Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan pihak yang menjadi dapur umum tempat produksi makanan bergizi yang tersebar di 26 Provinsi di Indonesia adalah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Program ini telah resmi, dimulai pada 6 Januari kemarin. Target 82,9 juta penerima manfaat hingga tahun 2029, sedangkan tahun ini sekitar 3 juta jiwa. Namun, banyaknya fakta yang mencuat, selama berjalannya program ini membuktikan bahwa program ini memiliki cacat yang tidak layak disukseskan.
Dikutip dari CNBC Indonesia (17/1/2025) bahwa Bos BGN melaporkan dana yang dibutuhkan oleh Presiden Prabowo sebesar Rp100 T untuk menyukseskan pemenuhan gizi gratis. Melihat banyaknya anggaran yang dibutuhkan, akibatnya masih banyak anak yang belum mendapatkan program tersebut.
Kembali dikutip dari CNBC Indonesia (17/1/2025), demi menyukseskan Program MBG, pemerintah daerah ikut menyumbangkan dana sebesar Rp5 T, yang diungkapkan oleh Tito Karnavian, Menteri dalam Negeri. Bahkan Tito mengharapkan dana dari Provinsi juga.
Tak hanya itu, ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta dana koruptor untuk membantu dana MBG setelah menyusulkan pakai uang zakat. Sultan juga menyusulkan pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program MBG kepada masyarakat, yakni melalui zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).
Belum lepas polemik terkait anggaran dana, Dadan Hindayani selaku Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan di SDN 03 Dukuh Sukoharjo, 40 dari 200 anak keracunan usai memakan ayam yang dimarinasi. Sementara itu, sejumlah anak mengalami pusing, mual, hingga muntah sudah ditangani di puskesmas terdekat usai menyantap menu MBG.
Keseriusan Pemerintah Dipertanyakan?
Dari fakta yang ada Program MBG ini sudah cacat dari lahir. Kebijakan ini pada dasarnya tidak menyentuh akar masalah banyaknya generasi yang belum terpenuhi kebutuhan gizinya dan tingginya kasus stunting. Program dengan rencana yang kurang matang ini menimbulkan praduga di masyarakat bahwa Program MBG hanyalah alat kampanye untuk menarik suara rakyat dan terbukti hanya menguntungkan korporasi.
Banyak netizen yang menuding bahwa pihak vendor (SPPG) mendapat keuntungan ekonomi setelah kasus keracunan makanan menu MBG yang terjadi pada siswa di Nunukan, Kalimantan Utara dan Sukoharjo. Adanya konsep "keuntungan" ini membuktikan bahwa vendor MBG adalah swasta, dimana seharusnya pemerintahlah yang harus turun tangan tanpa melibatkan pihak ketiga. Karena pemerintah memiliki peran utama sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Hal ini terjadi karena kepemimpinan sistem kapitalisme yang hanya memposisikan pemimpin sebagai regulator kebijakan bukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Belum lagi, anggaran dana yang sangat jauh dari target. Dana-dana yang dikumpulkan sebagian berasal dari Pemerintah Daerah. Solusi dari pihak DPD adalah mengambil uang zakat dan mengusulkan pembiayaan Program MBG kepada masyarakat yakni dari zakat, infaq, dan sedekah. Alhasil, makan bergizi gratis ini belum sepenuhnya dijangkauan oleh penerima manfaat.
Jelaslah bahwa, negara sangat jauh dari peran utamanya sebagai pengurus dan pelayanan rakyat termasuk dalam menjamin kebutuhan gizi generasi dan pencegahan stunting. Penyebab utamanya adalah kepemimpinan berasaskan kepemimpinan sekularisme yang membebaskan manusia mengatur kehidupan sesuai akal dan hawa nafsunya.
Program MBG bahkan sangat jauh dari visi misinya mengatasi stunting anak justru malah membahayakan anak. Ini hanya satu dari ketidakbecusan pemerintah.
Pemenuhan Gizi Generasi dalam Islam
Dalam Islam, pemerintah tidak berfokus pada pemberian gizi gratis namun bagaimana mensejahterakan rakyat secara mandiri. Jika rakyat sejahtera pemenuhan gizi sangat gampang untuk mereka wujudkan.
Maka, untuk menjamin gizi tumbuh kembang generasi, pemerintah dalam Islam melakukan mekanisme sesuai syariat Islam. Mekanisme ini menjauhkan anak dari problem stunting dan disaat yang sama semua rakyat terpenuhi kebutuhan gizinya. Apalagi negara sebagaimana tuntunan syariat menjamin pemenuhan kebutuhan asasiyah seluruh rakyatnya termasuk kebutuhan pangan, baik kuantitas maupun kualitas.
Mekanisme tersebut adalah memerintahkan setiap laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dalam hal ini, negara wajib menyediakan lapangan kerja untuk rakyat. Untuk itu, negara akan mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) bukan swasta karena SDA adalah kepemilikan umum. Pengelolaan SDA oleh negara akan membuka industri-industri dalam jumlah yang banyak yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan para pencari nafkah tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
Negara juga wajib menjaga kedaulatan pangan yang dibawah Departmen Kemaslahatan Umum. Departmen ini akan menjaga kualitas pangan yang tersebar dimasyarakat. Dengan cara mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri dengan mengaktifkan pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
Tidak hanya itu, negara akan membangun infrastruktur yang memadai sehingga rakyat mudah menekuni pekerjaan yang mendorong terwujudnya kedaulatan pangan. Dan dari segi pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan mutlak dijamin oleh negara untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Dengan mekanisme tersebut, pendapatan perkeluarga benar-benar dialokasikan secara optimal untuk kebutuhan pokok termasuk dalam memenuhi gizi keluarga. Negara tidak boleh menyerahkan urusan kepada pihak swasta. Pemerintah juga melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan terkait pemenuhan gizi, pencegahan stunting maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Dari segi pendanaan, negara memiliki dana besar yang bersumber dari Baitul Maal untuk mewujudkan semua kebijakan pengurusan rakyat yang berkualitas terbaik.
Hanya solusi dalam Islam lah yang mampu mewujudkan gizi tumbah kembang generasi demi lahirnya generasi pembangun peradaban mulia.
Wallahu a'lam bishawab
COMMENTS