PEMERATAAN PENDIDIKAN, APAKAH CUKUP DENGAN MENGUBAH PPDB MENJADI SPMB?

Oleh : Tri Hariyani

Pergantian kepemimpinan negeri ini diikuti juga pergantian para menterinya. Para Menteri yang menjalani sertijab, salah satunya adalah Nadiem Makarim kepada Menteri Pedidikan Dasar dan Menengah yang baru Abdul Mukti. Mengawali tugasnya sebagai menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di kabinet Merah Putih Abdul Mukti merombak ulang aturan penerimaan siswa baru dengan mengganti PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) menjadi SPMB ( Sistem Penerimaan Murid Baru). "Alasannya diganti kenapa? Karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam jumpa pers di Jakarta.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, bahwa perubahan sistem ini akan memperbaiki kelemahan-kelemahan pada sistem pendidikan sebelumnya. Menurut beliau, ada 4 jalur yang bisa dipilih dalam SPMB 2025 diantaranya : (1) Jalur Domisili, (2) Jalur Afirmasi, (3) Jalur Mutasi, dan (4) Jalur Prestasi (www.BBC.com 24-01-2025)

Pengamat Pendidikan dari Univeristas Negeri Jakarta , Rakhmat Hidayat mengatakan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan antara sistem SPMB dengan PBDD. Perubahan sistem ini masih meninggalkan celah permasalahan yang sama yaitu adanya kecurangan dalam sistem penerimaan siswa baru. Masih banyak orang tua yang memanipulasi data bahkan rela membayar sejumlah uang untuk bisa meloloskan anaknya masuk ke dalam sekolah yang diinginkan.

Pihak sekolah juga sering kecolongan meloloskan siswa dengan data fiktif dan itu semua bisa berjalan mulus karena adanya uang pelicin atau gratifikasi. Jika praktik ini tidak dibasmi maka tidak akan ada perubahan meski berganti nama dari PPDB menjadi SPMB. “Nah, apa yang menjadi penting di sini adalah, menurut saya, kontrol mekanismenya dan verifikasinya. Itu yang lemah karena orang masih banyak melakukan manipulasi lolos,” kata Rakhmat (www.Tirto.id, 31-01-2025)

Wajah Pendidikan Dalam Sistem Kapitalisme

Perubahan nama tidak akan berpengaruh tanpa adanya Upaya pemerataan sarana pendidikan. Sistem kapitalis yag berjalan saat ini telah menormalisasi praktik-praktik kecurangan. Akal-akalan dan Kerjasama dalam keburukan sangat mudah dilakukan. Kesulitan dalam mengakses sekolah akan selalu memunculkan masalah yang sama yaitu manipulasi data atau penggunaan data fiktif agar bisa masuk sekolah tertentu.

Stigma sekolah favorit dan buangan masih melekat pada Masyarakat kita. Persoalan ini berawal dari kesalahan paradigma dan sistem pendidikan yang dijalankan. Pendidikan dalam sistem kapitalisme selalu mengukur mutu pendidikan dengan materi. Sehingga, kebanyakan masyarakat pun menilai mutu pendiidkan dilihat dari banyaknya prestasi akademik yang diraih , profesinalitas guru dan kelengkapan fasilitas sekolah.

Peran Negara Dalam Menyelenggarakan Pendidikan

Negara harus mengambil peran dalam menyelesaikan masalah kesenjangan pendidikan. Negara harus fokus pada masalah strategis yang menjadi akar masalah buruknya sistem pendidikan di negeri ini. Pemerataan pendidikan, negara harus mampu memberi jaminan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan agar tiap anak di negeri ini mendapatkan hak Pendidikan yang memadai.

Sistem sekuler yang diterapkan negeri ini telah menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dikomersialisasi. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap anak bangsa menjadi sesuatu yang sulit dijangkau. Tak sedikit anak yang putus sekolah karena pendidikan sudah menjadi layaknya barang mewah yang hanya bisa diakses oleh sebagian orang.

Dalam sistem kapitalis sekuler negara sangat membatasi perannya hanya dalam regulasi kebijakan. Negara tidak benar-benar hadir untuk memberikan pelayanan kepada rakyat.

Dalam sistem kapitalis sekuler ada beberapa kegalalan dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya kurikulum pendidikan tidak bisa membentuk manusia yang bertakwa, adanya kesenjangan dalam mengakses pendidikan, infrastruktur pendidikan yang tidak merata serta minimnya dana.

Bagaimana Islam Mengatur Sistem Pendidikan

Hal ini berbeda dengan Islam, negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh rakyat. Negara juga harus memastikan bahwa seluruh rakyat menerima pelayanan pendidikan. Kemudahan akses oendidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan visi misi pendidikan. Dalam Islam membentuk generasi yang memiliki kepribadian Islam serta memberi kemaslahatan bagi umat manusia merupakan visi misi utama dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Islam dengan visi misi pendidikannya untuk membentuk manusia yang mempunyai kepribadian islam maka kurikulum oendidikan disusun dengan berbasis pada akidah islam. Dengan kurikulum berbasis akidah islam maka akan terwujud insan yang mempunyai kepribadian islam, menguasai tsaqofah islam dan berbagai bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang nantinya akan memberikan kemaslahatan pada umat.

Dalam Islam, negara berkewajiban memberikan kemudahan akses serta pelayanan pendidikan gratis. Negara juga harus memastikan bahwa setiap anak dapat mengakses semua layanan pendidikan.

Dalam sejarah penerapan Islam, banyak kita temui para pemikir dan ahli di berbagai bidang keilmuwan serta para cendekiawan muslim. Hal ini adalah bukti bahwa sistem Islam berhasil memberikan fasilitas pendidikan terbaik sehingga melahirkan para ahli di berbagai bidang keilmuan.

Dalam sistem Islam, negara juga membangun berbagai infrastruktur dalam pendidikan. Insfrastruktur ini menunjang dalam layanan pendidikan, sehingga terwujud pemerataan penndidikan. Para guru dengan kemudahan akses akan mudah untuk dikirim bahkan ke wilayah pelosok negeri sehingga setiap anak di seluruh wilayah dalam pengaturan sistem Islam dapat menerima hak pendidikan yang sama.

Selain itu, negara juga memiliki sumber dana yang besar dan beragam dari pengelolaan sumber daya alam yang diselenggarakan oleh negara. Dari sumber dana itulah negara mampu mewujudkan layanan terbaik dan gratis serta dapat diakses oleh setiap individu rakyat.

Sehingga demikian, tidak akan ada lagi perbedaan kualitas pendidikan karena pemerataan pendidikan baik dari aspek kurikulum, infrastruktur, pembiayaan, dan pelayanan benar-benar optimal dalam rangka mewujudkan generasi Islam yang mulia. Sistem pendidikan Islam benar-benar memberikan solusi tak hanya pada tataran teknis namun juga sampai tataran taraf berpikir generasi.

Allahua’lam