Pembangunan Jalan Tol: Antara Keuntungan Ekonomi dan Keadilan bagi Masyarakat

exit tol bandung jakarta

Pembangunan Jalan Tol: Antara Keuntungan Ekonomi dan Keadilan bagi Masyarakat

Oleh : Adilyatul | Pemerhati Kebijakan Publik

Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali hadir pada kegiatan rutin Rembug Bedas ke-150 di Desa Santosa Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Selasa (20/8/2024). Salah satu alasan kedatangannya adalah Bupati menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan jalan dari Pangalengan ke Kertasari, serta ajakan untuk menanam tanaman keras di sekitar lahan pertanian guna mendukung keberlanjutan pertanian di daerah tersebut. Saat bandung tutup, ada bagasi yang mendapat bonus panas bumi, dan orang lain berhak memanfaatkannya, lalu menggunakannya untuk berhemat. (Agustus, 20, 2024. Kim.Bandungkab.go.id)

Salah satu infrastruktur yang sedang gencar dibangun di Indonesia adalah jalan tol. Tujuan utama dari pembangunan jalan tol ini adalah untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, serta meratakan hasil pembangunan ke seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat meringankan beban anggaran pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.

Namun, meskipun tujuan pembangunan jalan tol ini sangat jelas untuk memperbaiki ekonomi secara keseluruhan, ada sisi lain yang perlu mendapat perhatian lebih. Seiring dengan pembangunannya, muncul keluhan dari kalangan masyarakat biasa, terutama mereka yang sebelumnya mengandalkan lalu lintas di jalan biasa untuk menjalankan usaha mereka, seperti pedagang, pemilik rumah makan, dan penyedia jasa.

Bagi banyak pengusaha besar, keberadaan jalan tol tentu membawa banyak keuntungan. Perjalanan barang dan jasa yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat waktu dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan memperbesar keuntungan. Waktu yang terhemat dari perjalanan melalui jalan tol akan mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses bisnis. Oleh karena itu, para pengusaha besar merasa diuntungkan oleh adanya jalan tol.

Namun, sisi lain dari pembangunan jalan tol ini adalah dampaknya terhadap ekonomi rakyat kecil. Meskipun pembangunan jalan tol meningkatkan perekonomian pengusaha besar, bagi rakyat biasa yang menggantungkan hidup pada usaha kecil dan menengah, dampaknya sering kali sebaliknya.

Jika kita melihat lebih dalam, fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan dalam paradigma pembangunan yang ada. Pemerintah cenderung berorientasi pada keuntungan materi, seperti investasi dan efisiensi, dengan tujuan utama menciptakan perekonomian yang lebih maju. Namun, dalam proses ini, masyarakat kecil seringkali terlupakan. Hanya mereka yang memiliki cukup uang yang bisa menikmati fasilitas tersebut, sementara bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, jalan tol hanyalah pemandangan yang tak bisa dijangkau. Hal ini tentu menimbulkan ketimpangan dalam pemerataan hasil pembangunan.

Sebagai orang-orang yang mengemban amanah untuk melindungi, mengurusi dan mensejahterakan rakyat, seharusnya pemerintah tidak hanya fokus pada kepentingan ekonomi besar dan keuntungan materi. Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, haruslah memperhatikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Dan ini tidaklah akan terwujud pada sistem saat ini. Negara seharusnya memikirkan kebijakan yang bisa memastikan akses yang adil dan merata bagi seluruh rakyat terhadap fasilitas publik, termasuk transportasi yang mudah, murah, dan aman.

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin atau penguasa ibarat penggembala yang wajib merawat rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali dan sesuai dengan syariat Islam. Dapat ditemukan dalam firman Allah SWT, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang bersedia dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil..” (QS.An-Nisa 58)

atau sabda Rasulullah SAW berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin, baik dalam keluarga, masyarakat, atau negara, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas apa yang mereka pimpin, termasuk kebijakan yang diambil dan dampaknya terhadap orang-orang yang dipimpin. Pemimpin harus menjalankan amanahnya dengan adil dan bertanggung jawab, karena kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan yang diambil.

Dalam konteks pembangunan jalan tol, kebijakan yang hanya berpihak pada kepentingan kelompok tertentu akan bertentangan dengan prinsip adil yang diajarkan Islam. Oleh karena itu, pemimpin seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan materi, tetapi juga harus menjadikan hukum syara' sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat kecil, serta memastikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, akan menjadi bentuk tanggung jawab seorang pemimpin yang amanah.

Keberpihakan kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam, harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan. Pemimpin yang bijaksana akan selalu mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Pembangunan jalan tol seharusnya tidak hanya menjadi sarana untuk mempercepat perjalanan barang dan jasa, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh bangsa.[]