Kemiskinan Yang Terstruktur

Kemiskinan Terstruktur

Liberalisasi Pergaulan, Buah Busuk Sistem Sekuler

Keberadaan ORMAS LSM dalam Sistem Demokrasi VS Islam

Korban Pelecehan Seksual Menjadi Predator: Siklus yang Menghancurkan

Kemiskinan Yang Terstruktur

Oleh : Maya

Apa itu kemiskinan terstruktur?, Kemiskinan adalah isu rumit yang terus meneror berbagai kalangan di seluruh dunia. Lebih dari sekadar minimnya pendapatan, kemiskinan struktural muncul dari interaksi yang kompleks antara sistem, kebijakan, dan faktor sosial.

Kemiskinan yang terjadi akibat kesalahan sistem yang diterapkan oleh negara dalam mengelola kepentingan rakyat. Kemiskinan menjadi masalah mendasar yang telah lama menjadi beban bagi Indonesia, sebuah negeri yang sebetulnya memiliki SDA melimpah serta potensi ekonominya yang besar.

Ironisnya, kenyataan ini sangat berlawanan dengan keadaan banyak warganya yang hidup dalam kemiskinan, bahkan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2024 sebesar 8,57 persen dari jumlah penduduk, yang setara dengan 24,06 juta individu (kompas.id, 16-01-25).

Di Indonesia, kemiskinan telah menjadi warisan antar-generasi, menciptakan siklus berbahaya yang sulit untuk diakhiri. Kurangnya akses pendidikan, peluang kerja yang terbatas, dan minimnya sumber daya semakin memperparah situasi, sehingga upaya untuk membebaskan diri dari belenggu ini membutuhkan langkah menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Situasi ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam aspek sosial dan ekonomi. Sesungguhnya kemiskinan di suatu negara bukan hanya masalah nasib atau takdir saja, namun negara memiliki andil dalam menyebabkannya kemiskinan.

Di era kapitalisme saat ini menjadikan kemiskinan struktural semakin jelas, dimana pejabat, penguasa, pengusaha atau oligarki akan semakin gemuk dengan kekayaan yang meroket sedangkan rakyat menengah akan semakin sulit bernafas hanya demi sesuap nasi untuk memenuhi masalah perut.

Menurut perspektif kapitalisme, negara hanya berfokus pada pengawasan serta penegakan hukum saja dan tanggung jawab utama menangani isu-isu sosial dan ekonomi terletak pada masyarakat atau sektor swasta.

Pada akhirnya, masyarakat dibiarkan bersaing secara bebas dalam kehidupan sosial. Yang berlaku kemudian adalah hukum alam, siapa yang kuat dia yang menang dan memiliki hak untuk bertahan hidup.

Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat di korupsi oleh para oknum pejabat, sehingga masalah pun tidak akan pernah teratasi justru akan menambah masalah-masalah baru.

Akar kemiskinan struktural 

1. Praktik eksploitasi yang muncul akibat penerapan suku bunga, yang mengharuskan kita untuk menggunakan sebagian besar anggaran negara setiap tahunnya untuk melunasi bunga utang. Sementara itu, rakyat harus mengalami kehancuran karena terjepit oleh suku bunga tinggi dari perbankan. 
2. Birokrasi yang korup serta konsentrasi kekuasaan yang berada di tangan politisi dan pemilik modal, sehingga mempersulit untuk membedakan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. 
3. Hasil dari kesalahan kita terhadap lingkungan yang sudah kita rusak secara besar-besaran dan meluas.

Islam solusi mengatasi kemiskinan struktural 

Selama periode Dinasti Abbasiyah, Islam merupakan kekuatan ekonomi terkuat di seluruh dunia sebelum mengalami penurunan akibat pengaruh kolonialisme dan liberalisme dari Barat.

Islam melihat kemiskinan sebagai suatu bentuk kejahatan baik dari segi sosial maupun ideologis. Islam pun mengajarkan bahwa setiap individu seharusnya tidak menjalani kehidupan dalam keadaan kekurangan atau kemiskinan. Tentu saja, diperlukan langkah dan upaya konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan isu kemiskinan yang tak kunjung henti. Islam menyediakan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi kemiskinan sistemik melalui prinsip keadilan ekonomi, pemberdayaan individu, dan tanggung jawab bersama sebagai berikut:

1. Memfasilitasi kemajuan ekonomi yang membawa keuntungan yang luas bagi masyarakat (larangan riba).
2. Menyusun anggaran negara yang mengutamakan kebutuhan masyarakat luas.
3. Mendorong pengembangan infrastruktur yang memberikan keuntungan luas untuk publik dan meningkatkan akses terhadap layanan publik dasar (birokasi, pendidikan, kesehatan) yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
4. Mendorong kebijakan yang berfokus pada pemerataan dan distribusi pendapatan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

Ada tiga instrumen utama dalam Islam yang terkait dengan penyebaran pendapatan, yakni regulasi kepemilikan tanah, pelaksanaan zakat, serta dorongan untuk qardul hasan, infak, dan wakaf.

Pemerintah tidak diperkenankan untuk mengabaikan, mengurangi, atau menyerahkan hak-hak masyarakat yang kurang mampu kepada pihak lain, tanpa terkecuali. Hal ini dianggap sebagai pengkhianatan yang dapat menyebabkan penderitaan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya kolaborasi yang erat antara prinsip-prinsip Islam, peran pemerintah, dan partisipasi masyarakat, tujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata di Indonesia menjadi mungkin untuk dicapai.

Sudah tiba waktunya untuk kita mengimplementasikan sistem Islam, tanpa perlu melakukan negosiasi lebih lanjut.
Wallahu a'alam.