PPATK Temukan 36,67% Dana PSN Mengalir ke Rekening Pribadi, Dugaan Korupsi Capai Rp500 Triliun

prabowo Tindak lanjut Temuan PPATK

PPATK Temukan 36,67% Dana PSN Mengalir ke Rekening Pribadi, Dugaan Korupsi Capai Rp500 Triliun

Jakarta, 30 Januari 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap indikasi penyalahgunaan dana dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan laporan yang dirilis, sebanyak 36,67% dari dana PSN diduga mengalir ke rekening pribadi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan politikus. Nilai dugaan penyelewengan ini diperkirakan mencapai Rp500 triliun dari total investasi proyek sebesar Rp1.515,4 triliun.

Dalam seminar nasional yang digelar di Jakarta pada 10 Januari 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 190 PSN dengan total investasi Rp1.515,4 triliun. Namun, laporan dari PPATK menunjukkan adanya transaksi mencurigakan yang mengindikasikan potensi korupsi dalam pengelolaan dana proyek tersebut.

PPATK: Ada Aliran Dana ke Rekening Pribadi

Menurut PPATK, sejak Januari hingga November 2023, ditemukan 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait dana PSN. Dari hasil analisis, lebih dari sepertiga anggaran proyek tersebut masuk ke rekening pribadi pihak-pihak tertentu. Hingga saat ini, belum ada tindakan hukum signifikan terhadap dugaan penyimpangan tersebut.

Sejumlah pihak mendorong penegak hukum untuk segera bertindak. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek PSN guna mencegah praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara dalam skala besar.

Tuntutan Pengusutan Dugaan Korupsi

Seiring dengan temuan ini, muncul seruan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan PPATK. Beberapa kelompok masyarakat juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghentian proyek-proyek yang diduga menjadi sarana praktik korupsi.

Selain itu, isu perampasan lahan untuk pembangunan proyek infrastruktur seperti PIK 2 turut menjadi sorotan. Sejumlah tokoh meminta pemerintah menyelesaikan kasus sengketa lahan yang melibatkan pengembang besar, termasuk dugaan keterlibatan nama-nama tertentu dalam proyek tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait tindak lanjut hasil temuan PPATK. Publik masih menunggu langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi dugaan korupsi ini.

Langkah Pemerintah dalam Penegakan Hukum

Sebagai respons terhadap berbagai temuan dugaan korupsi, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memanggil pejabat Kejaksaan Agung, PPATK, dan BPKP ke Istana untuk membahas koordinasi dan penegakan hukum. Pertemuan tertutup ini diyakini sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat strategi pemberantasan korupsi, termasuk dalam proyek-proyek besar seperti PSN.

Menurut Prof. Aidul Fitriciada Azhari, pertemuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara lebih tegas. Ia juga menyoroti bahwa Kejaksaan Agung telah lebih efektif dibandingkan KPK dalam menyelamatkan aset negara. Namun, ia menekankan bahwa tantangan utama adalah budaya hukum yang masih lemah, serta perlunya sinergi antar-lembaga dalam mencegah dan menindak praktik korupsi.

Dengan dugaan penyimpangan dana PSN yang mencapai Rp500 triliun, publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah dan aparat hukum. Apakah pemanggilan pejabat ini akan menjadi titik awal tindakan nyata terhadap skandal besar ini atau hanya sekadar langkah simbolis, masih menjadi pertanyaan.