Politik gen Z
Menjelang akhir tahun dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), perhatian kembali tertuju pada Generasi Z. Generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 ini kini menjadi kelompok kedua terbesar setelah generasi milenial. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dikutip dari Tribunnews Sultra menunjukkan bahwa Gen Z dan milenial akan menjadi penentu dalam Pilkada 2024, mencakup hingga 60% dari total suara. Sementara generasi milenial, yang sebagian besar telah mencapai usia dewasa, menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap politik, Gen Z justru dikenal dengan ketidakpeduliannya terhadap isu politik. Hal ini terlihat dari fakta bahwa lebih dari 20% dari mereka tidak memiliki minat dalam politik. Akibatnya, banyak calon pasangan yang berusaha mendekati Gen Z.
Pasangan calon yang berhasil menarik perhatian Gen Z memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Contoh nyata adalah kemenangan pasangan Prabowo-Gibran, yang tidak dapat dipisahkan dari dukungan Gen Z. Survei Exit Poll Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa 71% responden Gen Z, atau anak muda di bawah 27 tahun, memilih Prabowo-Gibran. Di Kota Kendari, menjelang Pilkada, pasangan calon memanfaatkan selebgram lokal dan tokoh muda untuk menarik simpati ribuan pemuda dari generasi ini, termasuk dukungan untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 5, Abdul Rasak dan Afdhal (kendariaktual.com, 3/11/2024).
Bagaimana seharusnya Gen Z bersikap dalam menghadapi Pilkada ini? Beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024 dengan tema “Gen Z Terdepan Lawan Hoaks dan Politik Uang” di Same Hotel Kendari (28/10/2024). Acara ini mengundang generasi muda, terutama Gen Z, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam mengawasi jalannya pemilihan umum pada tahun 2024. Di kesempatan tersebut, Bahari mengajak masyarakat, khususnya pemuda, untuk berani melaporkan dugaan pelanggaran, seperti praktik politik uang, yang mereka temui selama pemilu. Ia menyatakan bahwa banyak orang yang mengetahui adanya pelanggaran tetapi ragu untuk melaporkannya.
Apakah cukup hanya dengan memantau jalannya proses demokrasi melalui Pilkada? Ternyata tidak. Gen Z perlu menyadari bahwa demokrasi saat ini cenderung hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berusaha meraup suara mereka. Lima tahun setelahnya, kita dihadapkan pada sejumlah masalah yang mencerminkan kebobrokan sistem demokrasi yang dipertontonkan oleh para penguasa dan pengusaha. Hal ini terlihat dari semakin memburuknya kondisi negara dari berbagai aspek, seperti pendidikan yang mahal, tingginya angka pengangguran, meningkatnya kriminalitas, degradasi moral, beban pajak yang berat, serta mafia importir yang merugikan UMKM dan petani. Semua ini adalah akibat dari sistem demokrasi yang cacat, dan tidak bisa diatasi hanya dengan mengganti pemimpin setiap lima tahun.
Namun, saat ini, Gen Z masih minim pemahaman politik, termasuk politik Islam yang menawarkan solusi untuk berbagai masalah tersebut. Banyak dari mereka enggan membahas politik, yang menjadi indikasi adanya kemunduran demokrasi. Harapan dituntut pada generasi muda, terutama mahasiswa, untuk menjadi agen perubahan. Sayangnya, tanpa kesadaran akan fakta-fakta kerusakan demokrasi, perubahan yang diharapkan akan sulit terwujud. Lalu, bagaimana cara membangun kesadaran politik Islam di kalangan Gen Z? Agar mereka bisa menjadi agen perubahan politik yang nyata di tengah masyarakat? Apa yang bisa diajarkan dalam pendidikan politik Islam?
Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa demokrasi tidak layak diperjuangkan, karena kerusakan dalam tatanan kehidupan saat ini justru lahir dari sistem politik demokrasi itu sendiri. Sejak awal kemerdekaan hingga kini, demokrasi belum mampu membawa rakyat menuju kesejahteraan, malah semakin memperburuk keadaan. Permasalahan hidup semakin kompleks. Oleh karena itu, Gen Z tidak boleh terjebak dalam janji manis demokrasi yang menjanjikan kekuasaan di tangan mayoritas; realitasnya jauh dari itu. Politika demokrasi sebenarnya adalah politik kotor yang dijalankan oleh elit partai politik yang saling berebut kursi jabatan. Apapun pemimpinnya, nasib rakyat tetap tidak berubah, yaitu menderita. Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan generasi muda enggan terlibat dalam politik demokrasi, meskipun mereka tidak memahami kesalahan mendasar dari sistem tersebut.
Saatnya bagi Gen Z untuk menyadari kerusakan politik dalam sistem demokrasi. Solusi yang diperlukan bukan sekadar perbaikan sistem, tetapi penggantian total dengan sebuah sistem yang sahih dan mampu membawa kesejahteraan dan keadilan yang nyata, yaitu sistem politik Islam. Generasi Z perlu memiliki kepekaan tinggi terhadap isu-isu sosial dan mampu mendorong perubahan fundamental dalam politik Indonesia, dari politik demokrasi menuju politik Islam. Ini penting karena politik demokrasi berbahaya dari segi ideologis, karena meletakkan sistem yang tidak sesuai dengan tuntunan agama sebagai pengatur kehidupan manusia. Kedaulatan seharusnya bukan ada di tangan rakyat, tetapi di tangan pencipta, Allah Swt. Demikian pula, kekuasaan tertinggi seharusnya tidak berada pada manusia, melainkan pada hukum syariat.
Untuk memahami politik Islam, pemuda perlu berperan dalam partai politik. Salah satu fungsi partai politik dalam Islam adalah mendidik umat tentang politik, tanpa harus terjun langsung ke politik praktis. Namun, pemuda seharusnya bergabung dengan partai politik yang sahih untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat dan negara, serta mewujudkan tatanan dunia baru yang berbeda dari politik demokrasi.
Para Gen Z juga harus menyadari bahwa demokrasi bukanlah jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., dan pasti tidak akan membawa keberhasilan dan berkah. Kita dapat melihat betapa borosnya penguasa yang mengeluarkan uang triliunan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi. Seandainya dana tersebut digunakan untuk kemaslahatan rakyat, pasti akan banyak orang yang merasakannya.
Dengan memahami dan mempelajari politik Islam, Gen Z akan menyadari bahwa hanya sistem Islam yang mampu membawa kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Politik dalam Islam memiliki mekanisme yang jelas dalam pengaturan seluruh urusan umat, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Kebutuhan umat akan terpenuhi dengan pengaturan yang baik dari penguasa yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah. Selain itu, politik Islam akan menciptakan suasana keimanan yang tinggi, sehingga motivasi utama dalam berpolitik adalah untuk mencapai ketakwaan.
Akhirnya, Gen Z harus bijak dalam memilih jalur politik. Satu-satunya pilihan yang tepat untuk belajar politik adalah politik Islam, bukan demokrasi dan sistem-sistem lainnya. Generasi Z juga berhak menjadi agen perubahan dan harus menjadi duta-duta Islam yang menyebarkan syiar Islam di tengah umat. Dengan demikian, mereka dapat mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin di masa depan. Wallahu ta’ala a’lam.
COMMENTS