Agama alat politik
Oleh : Nur Arofah (Aktivis Muslimah)
Tahun politik 2024 kian mendekat, menteri agama Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu pada acara siaran pers kemenag di Garut, Jawa Barat menyerukan beberapa maklumat. Pertama agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat kepada masyarakat. Apalagi menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan, kedua menegaskan bahwa Islam itu membawa rahmat bagi alam semesta bukan Rahmatan Lil Islami, Islam menebarkan rahmat bagi semua golongan, ketiga jika ada pemimpin menggunakan agama untuk kepentingannya jangan dipilih, sambungnya. Kemenag.co.id (3/9/23).
Apa yang disampaikan Menteri Agama, dibantah pula oleh pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin. Himbauan tersebut sangat kontradiktif karena yang menyampaikan adalah pejabat publik, yang akan mengarah pada perpecahan di tengah masyarakat. Sebab himbauan itu malah memicu pada politik identitas yang sudah menurun saat ini sejak pemilu tahun 2019, masyarakat sudah paham untuk meninggalkan politik identitas, politik SARA, dan adu domba. Dikutip dari Republika.co.id (5/9/23).
Kriteria yang disampaikan Menteri Agama, sebenarnya apa yang dimaksud dengan menggunakan agama sebagai alat politik? dan menyasar kepada siapa?. Padahal ketika memasuki tahun politik, banyak sekali para calon penguasa memakai atribut Islami ketika berkampanye, seperti krudung, kopiah dan pakaian muslim untuk mencari dukungan masa. Apakah ini yang dimaksud memperalat agama untuk kepentingan politik, atau menyerang politisi yang beratribut Islami dan tegas memberikan seruan dakwah Islam dalam mendekati umat?
Pernyataan Sesat dan Membahayakan
Pernyataan pejabat publik sekelas Menteri Agama ini ini menyesatkan dan sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bermasyarakat, bahwa agama sebagai alat politik akan menggiring _mindset_ umat bahwa Islam tidak mengajarkan politik dalam bernegara, atau jangan bawa bawa agama dalam aturan negara. Suasana panas jelang tahun politik, banyak pernyataan pejabat publik yang kontroversi. Segala cara dilakukan bahkan tak peduli bahwa narasinya inilah yang mendeskreditkan Islam dan menebar aroma Islamofobia, ini menunjukkan sekulerisme dalam perpolitikan. Masyarakat di giring untuk menjauhkan agama dari panggung politik, juga merupakan kesalahan ketika membawa agama dalam politik. Himbauan yang sangat berbahaya karena akan berdampak pada masyarakat, menjadi takut dan alergi dengan aktivitas politik yang membawa Islam.
Kesan burukpun akan muncul dari pernyataan Menag Yaqut, membawa kesan negatif terhadap Islam politik. Menggiring masyarakat takut di cap radikal, fundamentalis bahkan teroris. Akibatnya tidak ada semangat agama dalam kehidupan politik, menampikkan peran agama untuk menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan.
Saat ini politik sekuler masih bercokol di negeri yang mayoritas muslim, gedung parlemen menjadi ajang bergelutnya hawa nafsu. Kewenangan untuk membuat aturan bagi manusia adalah hak Allah Ta'ala, namun para politisi mengambil kewenangan tersebut dalam parlemen yang di gadang gadang untuk kesejahteraan rakyat. Faktanya tidak menjadikan Al Qur'an dan assunnah dalam setiap kewenangan, hawa nafsu manusia lebih dikedepankan dalam membuat undang undang. Inilah bukti penguasa sekuler yang menghembuskan agama jangan di jadikan alat politik, terus mempraktikkan hukum kufur dalam kekuasaannya.
Pencintraan Demi Raih Dukungan Suara, Sejatinya itu Politisasi Agama
Sangat bertolak belakang antara pemahaman dan tingkah laku para politisi sekuler, di satu sisi menolak Islam politik dengan aturan Islam, di sisi lainnya menggunakan atribut Islam untuk meraih dukungan suara dari rakyat yang mayoritas muslim. Pencitraan pun marak di tahun panas jelang pemilu, bersemangat para individu politisi menunjukkan dirinya paling religius, demi meraih keinginannya mengambil suara umat muslim. Jelas inilah yang di sebut politisasi agama, mereka menolak Islam politik namun tak mau lepas dari citra yang merupakan identitas muslim.
Yang ditakuti para politisi yakni menjalankan Islam politik, yakni pada penerapan aturan Islam yang utuh alias kaffah. Mereka hanya mau Islam sekedar aksesoris, tidak berdasarkan akidah untuk meminta dukungan.
Sedihnya rakyat masih ada yang terbuai dengan pencitraan dari para politisi, rakyat masih di bohongi dan banyak yang di bodohi. Rakyat merasa ketika citra yang ditampilkan itu baik, maka kedepannya politisi itu adalah sosok yang shalih shalihah. Namun ketika mereka sudah duduk di kursi parlemen, aturan Islam mereka tinggalkan, citra sholih yang mereka bangun dalam kampanye menguap begitu saja setelah berkuasa. Bahkan kelompok dakwah Islam kaffah dan pengembannya dianggap radikal yang mesti di kriminalisasi, sangat miris.
Politik Tidak Terpisah dari Agama
Politik identik dengan Islam bukan sesuatu yang baru apalagi asing di dengar, karena politik bagian dari Syariah Islam. Politik atau dalam bahasa arab adalah _Sasa_, _Ya susu_, _Siyasah_ adalah mengurusi urusan umat yang landasannya adalah akidah.
Dalam mewujudkan yang Allah perintah dan apa yang dibawa Rosulullah SAW adalah dengan berpolitik, politik bagi umat Islam merupakan aktivitas dakwah. Sumbernya berasal dari Al Qur'an dan Sunah, bukan sekedar aksesori, pencintraan apalagi tipu tipu.
Politik Islam mengurusi rakyat dengan kebenaran dan keadilan Islam, sekaligus berinteraksi kepada umat. Rosulullah SAW sudah memberikan tauladan bagaimana membongkar keburukan kaum _kuffar_ dan mengedepankan kemaslahatan umat, inilah politik sejati.
Menjadikan akidah sebagai pondasi dalam berpolitik, maka kepengurusan umat akan berjalan dengan baik dan benar. Namun Barat terus menghembuskan pemahaman sebaliknya, melakukan tipu daya bahwa ketika membawa agama dalam politik akan timbul keburukan dan kerusakan.
Islam di Tegakkan dengan Berpolitik
Barat sangat takut dengan kebangkitan Islam, sehingga terus berupaya untuk menjegalnya. Berbagai cara dilakukan, strategi untuk menghalangi Islam politik adalah dengan membiarkan dan mendukung partai partai politik Islam. Mereka di dorong untuk punya ambisi meraih kekuasaan dengan kepentingan masing masing, disibukkan untuk saling bersaing bukan untuk kemaslahatan umat.
Dengan tingkah pola partai politik Islam yang suka memanipulasi saat kampanye hingga menjabat, menumbuhkan ketidakpercayaan umat. Umat akhirnya menolak keberadaan mereka bahkan mencurigai, citra gerakan Islam menjadi sesuatu yang mesti diwaspadai. Islam harus jauh dari politik, inilah yang diinginkan Barat agar memisahkan Islam dari kehidupan alias sekuler.
Umat Islam harus cerdas membaca situasi yang terjadi, jangan sampai tertipu dengan citra shalih atau shalihahnya para politisi apalagi alergi dengan Islam politik. Dakwah politik adalah menyeru dan menebarkan Islam secara utuh, dengan Islam politik maka syariat bisa tegak di muka bumi.
Menjadi bagian penyeru dan bagian dari kelompok jamaah yang konsen pada Islam politik, adalah perintah Allah Ta'ala dan ittiba kepada Rosulullah SAW. Sebagaimana terdapat dalam Al Qur 'an Surat Ali Imran ayat 104,
Umat Islam melakukan aktivitas politik adalah untuk mewujudkan kehidupan Islam, dengan memperjuangkan tegaknya penerapan syariat Islam kaffah dalam bingkai negara Islam. Dengan demikian tujuan utama adalah menerapkan syariat secara utuh dalam seluruh aspek kehidupan lewat wasilah kekuasaan, sehingga Islamisasi politik sangat penting demi terciptanya segala urusan umat dapat terlaksana dengan baik dan benar. Wallahu A'lam bishowab.
COMMENTS