Tarif PDAM Naik: Abainya Negara Atas Nasib Rakyat

Tarif Air PDAM naik

Oleh: Wa Suci (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)

Hari ini kegegeran apa lagi yang membuat sampai membelalak mata kalau bukan tentang kenaikan sesuatu. Miris sekali, sebab belum lama ini minyak naik dan BBM ikut naik. Lalu apa jadinya jika beban rakyat harus dipikul dengan kenaikan PDAM lagi? Makin menambah masalah.

Para perempuan dari berbagai kalangan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Indramayu menolak rencana kenaikan tarif air bersih Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu. Penolakan itu disampaikan kepada para wakil rakyat, dalam audensi di gedung DPRD Indramayu, Jumat (27/1/2023). Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin dan sejumlah ketua serta anggota komisi DPRD. Salah seorang perempuan asal Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Lili Marlina (34 tahun), mengatakan, rencana kenaikan tarif PDAM sebesar 30 persen sangat memberatkan.

Apalagi, perempuan yang sehari-hari berjualan rumbah (pecel) itu baru akan bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. "Sebagai pedagang, kami baru mau mulai bangkit. Dagang belum kembali ramai seperti dulu. Tapi sekarang malah dihadapkan pada rencana kenaikan tarif PDAM," keluh Lili. Lili mengungkapkan, dengan kondisi dagangannya yang masih sepi, dirinya bahkan tidak mampu membayar tagihan PDAM sebesar Rp 48 ribu pada bulan lalu. Jika tarif PDAM bulan depan naik menjadi 30 persen, maka hal itu dipastikan akan semakin menambah berat bebannya. (Republika.co.id, 28/01/2023)

Naiknya tarif PDAM dalam kehidupan yang serba susah hari ini menambah beban rakyat. Apalagi air adalah Kebutuhan pokok setiap individu, yang seharusnya dijamin oleh negara, tapi ternyata harus bayar. Sayangnya kenaikan tarif ini tidak disertai peningkatan kualitas air, sehingga rakyat kadang masih harus membeli untuk kebutuhan tertentu.

Ini seakan mengabarkan lagi tentang janji manis penguasa yang telah berdusta kepada masyarakatnya. Dulu ketika ingin berjabat dengan berbagai janji di ucapkan untuk kesejahteraan rakyat tapi inikah balasan yang penguasa berikan ketika jabatan itu sudah di pegang. Sungguh sangat menyayat hati rakyat apabila air harus dinaikan lagi.

Air adalah kebutuh pokok yang sangat penting bagi manusia. Jika air terus makin naik maka bisa menjadikan harga barang pun bisa naik juga seperti es dan sejenisnya. Inilah pemicu jika ketika kita berada di sistem kapitalis yang akan senantiasa memberikan beban masalah pada rakyat.

Bukannya memberi solusi malah di sistem kapitalisme makin menambah masalah. Sungguh solusi yang baik dan paripurna hanya datang dari Islam yang sempurna. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan di jamin oleh negara. Karena negara adalah pelindung umat.

Berdasarkan syariat Islam, sumber air adalah salah satu dari tiga hal yang tidak boleh diprivatisasi. Cadangan sumber daya alam yang besar menjadikan statusnya sebagai milik umum, dan tidak diizinkan diubah menjadi kepemilikan individu berdasarkan sabda Rasulullah, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Harta milik umum adalah harta yang ditetapkan kepemilikannya bagi kaum muslim. Individu diizinkan mengambil manfaat dari harta tersebut, namun tidak diizinkan untuk memilikinya secara pribadi. Dengan demikian, sudah selayaknya negara harus bertanggung jawab mengelola sendiri dengan baik, dengan tidak menyerahkan pada pihak swasta, dan memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau, tidak membebani rakyat, bahkan gratis jika memungkinkan.

Kepemilikan umum merupakan kekayaan negara yang harus dieksplorasi dan dikelola demi menciptakan kemajuan taraf perekonomian umat. Rakyat adalah pemilik dan negara memiliki otoritas untuk mengelolanya. Negara mengelola sumber-sumber energi dengan mengambil peran riayah (pengurus) bukan sebagai jibayah (pemalak). Negara diharamkan mengeruk keuntungan dari hasil usaha kepemilikan umum. Negara adalah pelayan rakyat, dan bukan sebaliknya.

Sudah saatnya sistem kapitalis yang “sakit” ini diamputasi, kembali kepada syariat Islam yang terbukti mampu mengatur umat dengan adil dan sejahtera selama ratusan abad sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw, “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat. Dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
Wallahu'alam