Rakyat Menggelar Aksi Demo, Penguasa Sibuk Berkonsolidasi dan Minim Empati

Ultah ketua dewan ditengah Demonstrasi

Oleh Mariam

Ditengah kelimpungan orang yang banyak menuntut aksi demo BBM, massa dari beberapa kelompok mengepung gedung DPR RI untuk mendapatkan keadilan dan menekan pemerintah agar bisa mengembalikan harga BBM seperti sedia kala.

Namun di lain sisi, di saat hari yang sama dalam ruang paripurna tengah diselenggarakan rapat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021-2022. Menariknya, pada saat penutupan rapat terjadi kehebohan dan kemeriahan ketika semua anggota DPR RI bertepuk tangan dengan diiringi lagu Jamrud yang berjudul Selamat Ulang Tahun kepada Ketua DPR RI Puan Maharani (Pikiranrakyat.com, 7/9/2022)

Bahkan belum usai massa melakukan berbagai aksi, hal yang kembali menjadi sorotan adalah pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani yang melakukan manifestasi politik dalam peluang keduanya agar kelak bisa berpasangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Saat rakyat sedang kelimpungan mengatasi dampak domino akibat kenaikan BBM, para petinggi negara termasuk wakil rakyat malah sibuk mematutkan diri mencari pasangan kontestasi hingga melayakkan diri agar nampak layak mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Penguasa yang Minim Empati

Sepatutnya masyarakat bisa sadar bahwa kondisi demikian adalah watak asli sistem demokrasi yang minim empati, karena sistem politik demokrasi hanya akan melahirkan sosok pemegang kursi kekuasaan yang arogansi, bukan sebagai bentuk pelayan rakyat yang seharusnya bisa merasakan penderitaan yang mereka alami. Mirisnya memang tidak jarang mereka memanfaatkan kondisi keterpurukan rakyat untuk kepentingan politik.

Namun, jika kita telusuri dalam konsep pemerintahan demokrasi bahwa kejadian ini bukanlah hal yang tabu, bahkan permasalahan yang sering berulang disebabkan asas politik demokrasi ini hanyalah mementingkan kebermanfaatan dan asas kepentingan. Wajar jika rakyat hanya diperlukan saat kompetisi pemilihan umum dimulai untuk meraih kekuasaan. Selebihnya, peran dan suara rakyat hanya dijadikan tong kosong semata.

Dalam sistem demokrasi ini hanya mencetak pemimpin yang tidak amanah dan aktivitasnya jauh dari mengurus umat, namun malah semakin akrab dan dekat untuk mengurusi kepentingan pemilik modal. Jika penguasa dan partai tidak lagi bisa diharapkan untuk mengurusi rakyat, maka seharusnya rakyatlah yang harus menghadang terhadap kuatnya kekuasaan.

Dalam melawan kemungkaran ini, dibutuhkan pemahaman standar politik yang benar. Umat Islam tidak boleh menjadi anti politik, karena politik di dalam Islam bukanlah sebatas pembicaraan masalah kekuasaan, politik Islam adalah mengurusi urusan umat salah satu aktivitasnya adalah meluruskan penguasa yang zalim terhadap rakyat dan mengoreksi kebijakan yang bertentangan terhadap syariat Islam serta bisa menasihati penguasa agar sesuai dengan amanah yang diembannya. Aktivitas politik ini memang terwujud dalam dakwah amar makruf nahi mungkar, politik pragmatis yang ditampilkan oleh sistem sekuler ini sejatinya tidak akan melahirkan pemimpin, negarawan, dan politisi sejati, karena mereka hanya menganggap politik hanyalah ruang untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya.

Di dalam Islam, politik mendapatkan tempat dan kedudukan yang hukumnya bisa menjadi wajib, karena berkaitan dengan mengurus dan memelihara umat. Pentingnya politik di dalam Islam tercermin dalam ungkapan Imam Al Ghazali yang mengatakan bahwa “kekuasaan dan agama adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan.”

Sejak mula turunnya agama Islam, kaum muslimin telah berpolitik dengan menghukumi persoalan apapun berdasarkan landasan syariat Islam, ikut dalam kegiatan negara seperti berjihad, mengirim utusan kepada penguasa non Islam bahkan mendirikan sebuah institusi negara pertama di Madinah. Contoh politisi dan negarawan terbaik telah ada dalam diri Rasulullah Saw. para Khulafaur Rasyidin dan tokoh-tokoh Islam terdahulu. Orientasi politik di dalam Islam bukan hanya meraih kekuasaan setinggi-tingginya, karena kekuasaan hanyalah jalan untuk menegakkan hukum Allah Swt.

Tujuan politik di dalam Islam adalah menerapkan syariat sebagai solusi fundamental bagi permasalahan umat manusia, termasuk jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat. Politik Islam inilah yang seharusnya di perjuangkan oleh umat, bukan hanya dengan aksi demo menuntut keadilan namun masih melanggengkan demokrasi dengan alasan masih bisa diperbaki lebih baik lagi.

Karena dalam politik Islam dengan sebuah intitusi negara bernama Khilafah, mempunyai sifat dan karakter para pemimpin yang telah terbukti mempunyai nilai lebih di atas rata-rata, jika dibandingkan dengan pemimpin dan pejabat sekarang. Mereka tidak sekadar melakukan basa-basi kampanye dan sumpah jabatan, namun terbukti melaksanakan langkah-langkah nyata dalam proses masa jabatannya. Para pejabat pada masa Khilafah merupakan seorang yang teguh akan syariat, baik dalam hal keimanan maupun dalam hal muamalah.

Para pejabat yakin bahwa setiap kebijakan yang diambilnya kelak akan dimintai pertanggungjawaban, kekuatan inilah yang akan menjadi tameng utama sehingga mereka tidak tertarik untuk memanipulasi jabatan atau mencurangi masyarakat, walaupun dengan iming-iming imbalan yang sangat besar. Para pejabat dalam Kekhilafahan mempunyai karakter yang baik, diantaranya harus memberikan rasa aman pada masyarakat, seorang Khalifah juga memiliki komitmen untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan ini adalah hal penting yang harus menjadi fokus tugas utama seorang Khalifah dan para pejabatnya, bukan dengan berpesta foya menyanyikan ulang tahun di gedung mewah namun rakyat kepanasan menjerit meminta keadilan di luar sana.

Inilah seharusnya esensi sebuah negara yang seharusnya menjadi pelayan bagi rakyat,artinya negara hadir untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya individu per individu. Dengan begitu, tidak ada lagi kemiskinan yang menjangkit dan menjadi permasalahan negara, komitmen ini bukan hanya janji atau minim reaksi dan hanya omong kosong belaka namun harus bisa dijalankan dan diwujudkan menjadi kenyataan sesuai realita. Dan hanya dalam sistem politik Islam yang akan melahirkan pemimpin yang sungguh-sungguh mengurus dan melayani umat.