Disintegrasi bangsa
Oleh: Yulida Hasanah (Aktivis Muslimah Brebes)
Papua kembali bergejolak. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali beraksi. Kali ini, mereka menyerang dan membantai warga secara membabi buta di Distrik Kenyam, Nduga, Papua. Peristiwa pembantaian oleh KKB itu terjadi pada Sabtu (16/7/2022) kemarin. Sebanyak 10 orang tewas ditembak, sementara dua lainnya mengalami luka. Polisi menyebut, pelaku penyerangan keji itu berjumlah 21 orang.(detik.com)
Masalah Papua seolah terus memberi sinyal kerapuhan negara dalam menjaga persatuan bangsa. Meskipun pada faktanya upaya disintegrasi dan radikalisme yang dilakukan oleh kelompok bersenjata begitu nyata. Namun sayang seribu sayang, sikap pemerintah hari ini seolah 'meremehkan' bahaya dari ancaman nyata tersebut.
Sebenarnya, pemerintah telah melakukan upaya dalam menyolusi problem Papua ini. Menurut data yang ada, Organisasi Papua Merdeka(OPM) yang sekarang dikenal dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) sudah berdiri sejak tahun 1963 dan aktif hingga sekarang. Hal ini jelas menjadi fakta miris dimana negeri ini telah lama menghadapi problem separatisme di Papua. Dan hingga hari ini belum juga tersolusi.
Harapan besar Papua tetap berada dalam wilayah kesatuan Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Di sisi lain, negeri kita hari inipun dihadapkan dengan berbagai problem berat. Kondisi perekonomian yang kian kritis terlihat dari naiknya harga-harga barang yang tak diseimbangi dengan kenaikan upah/pendapatan. Problem kerusakan sosial yang makin meningkat, yang salah satunya adalah kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang diperparah dengan adanya kebebasan berekspresi di bidang fashion sejak kemunculan Citayam Fashion Week. Belum lagi kondisi pendidikan di dalam negeri kita yang lebih banyak melahirkan generasi rapuh, rentan stres, mudah depresi, bahkan terbawa arus budaya senang membully.
Jadi, permasalahan utama negeri ini ternyata tak hanya terletak pada pengaturan urusan rakyatnya. Tetapi juga pada bagaimana kemampuan negara menjaga persatuan bangsa dari upaya disintegrasi.
Pada dasarnya, dua perkara di atas, yakni pengaturan urusan rakyat dan kemampuan menjaga integritas negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, apabila semua wilayah yang berada dalam kesatuan Indonesia ini betul-betul mendapatkan jaminan politik, yakni jaminan pemenuhan semua kebutuhan hidup secara adil dan merata. Selain itu, kebutuhan rakyat Papua akan kekuatan politik internasional yang menyatukan,bukan malah memecah belah demi kepentingan kaum nasionalis.
Tentu saja, dua hal ini juga tak bisa kita harapkan jika Indonesia masih terbelenggu dalam sistem politik sekuler demokrasi yang kapitalistik. Sebab, sistem politik macam ini telah menjadi biang dari semua problem kompleks dan amat berat yang disebutkan di atas. Begitu pula, selama negeri ini secara politik internasional masih mengekor pada kepentingan negara kapitalis Barat. Maka kekuatan dan kedaulatan politik internasional jelas takkan mampu dimiliki.
Islam, Sistem Politik yang Mengayomi dan Menyatukan
Gambaran hari ini, sungguh sangat berbeda jauh dengan Islam. Dimana Islam mendorong agar umatnya bersatu. Tidak boleh ada upaya untuk berpecah-belah. Wajib menolak dan menghentikan segala bentuk gerakan separatisme dan intervensi asing yang akan memisahkan Papua dari negeri ini. Bahkan dengan tegas secara syariat, pemisahan Papua dari Indonesia adalah haram hukumnya.
Upaya disintegrasi Papua seharusnya tidak terjadi. Melihat bahwa keberagaman adalah fitrah bagi negeri ini. Adanya beragam suku, ras, agama, sejarah dan lainnya. Apabila keberagaman itu tidak disatukan dengan konsep yang akan meleburkan, justru akan menjadi potensi konflik.
Islam memandang adanya perlakuan yang adil oleh pemerintah adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Keadilan dalam pembangunan infrastuktur dibutuhkan sesuai dengan kondisi, juga keadilan dalam pembangunan lainnya. Dengan itu Papua merasa menjadi bagian dan tidak dianak tirikan oleh bangsa ini.
Dalam Islam, kaum separatis harus ditangani dengan tegas oleh negara secara langsung. Negara juga butuh pemahaman yang komprehensif akan peta masalah di Papua mutlak dilakukan agar tidak keliru dalam penanganan kaum separatis ini. Termasuk jika dibalik mereka ternyata ada dukungan LSM atau organisasi keagamaan yang berjalan demi kepentingan Asing.
Bahkan saat Khilafah tegak, sepanjang sejarah kekhilafahan yang berjalan lebih dari 10 abad lamanya. Secara faktual, Khilafah telah mampu mengayomi dan mempersatukan seluruh bangsa muslim di dunia, lebih dari 2/3 dunia, 3 benua. Dan di bawah naungan Khilafah inilah, ribuan bahkan ratusan ribu suku dan kabilah hidup damai, rukun, dengan toleransi yang luar biasa. Bahkan secara historis, belum pernah ada dalam sejarah peradaban mana pun, potret saat semuanya bersatu, kecuali di bawah naungan Khilafah.
Jadi, solusi untuk masalah Papua sebenarnya akan bisa diatasi apabila kita memiliki kekuatan politik internasional yang mengayomi dan menyatukan, yakni Khilafah Islamiyah. Wallaahua'lam
COMMENTS