Aplikasi Mypertamina
Oleh: Endang Seruni (Muslimah Peduli Generasi)
Rakyat kembali di hadapkan pada persoalan baru terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar. Pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian kedua bahan bakar tersebut mulai 1 Juli 2022 dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Direktur utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution menyampaikan kepada masyarakat yang berhak menggunakan pertalite dan solar, agar mendaftarkan datanya melalui website. Kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Alfian mengatakan bahwa aplikasi ini akan membantu dalam mencocokkan data pengguna. Untuk itu akan diadakan ujicoba mulai 1 Juli 2022, yaitu kota Bukittinggi, kabupaten Agam, kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, kota Banjarmasin, kota Bandung, kota Tasikmalaya, kabupaten Ciamis (Okezone.com, 1/7/2022).
Kebijakan ini diambil oleh pemerintah dan PT Pertamina untuk memastikan subsidi energi terutama BBM jenis pertalite dan solar tepat sasaran. Kebijakan inipun diharapkan bisa menurunkan konsumsi BBM subsidi hingga 10% di tahun ini.
Menanggapi hal ini Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengkritik kera kebijakan yang digulirkan ini. Ia menilai ini adalah cara halus untuk memaksa masyarakat menggunakan BBM jenis pertamak. Dalam hal ini pemerintah bertujuan ingin membuat subsidi BBM yang hanya dinikmati oleh masyarakat miskin. Akan tetapi ada masyarakat kelas menengah yang rentan di negeri ini. Untuk itu mereka juga perlu mendapatkan subsidi bukan di paksa untuk membeli pertamak. Untuk itu menurut Bhima kebijakan ini perlu dipertimbangkan dan di kaji ulang. Iapun menekankan ada perbaikan data, penerima subsidi BBM. Agar tepat sasaran dan paling efektif dilakukan jika data yang diperoleh akurat. Sehingga bisa menjadi celah untuk menjual BBM bersubsidi kepada mereka yang tidak berhak. Pihaknya menilai hal yang paling efektif dalam penyaluran subsidi agar tepat sasaran adalah dengan subsidi langsung (CNN Indonesia, 29/6/2022).
Pembelian BBM bersubsidi dengan syarat MyPertamina, sekilas mempermudah penyaluran BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak. Namun kebijakan ini tidak serta merta membawa kebahagiaan untuk rakyat miskin. Terbukti belum siapnya data penerima, bisa jadi tidak tepat sasaran. Atau justru menambah beban bagi si miskin. Sebab untuk itu, mereka harus mempunyai smartphone untuk dapat mengakses aplikasi MyPertamina. Belum lagi ditambah ketidaktahuan akan teknologi, justru menambah persoalan pada saat pelaksanaan teknis di lapangan.
Pandemi yang panjang berdampak pada perekonomian rakyat, tak terkecuali masyarakat kelas bawah. Belum pulih secara sempurna luka perekonomian akibat pandemi, kebijakan ini bisa menambah beban dan persoalan yang harus ditanggung dan dihadapi oleh rakyat.
BBM apapun jenisnya merupakan hak rakyat untuk dapatkan menikmatinya dengan mudah dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Faktanya masyarakat dibiarkan berjuang sendiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada swasta, negara yang berkewajiban untuk mengelola hanya berperan sebagai regulator semata.
Atas nama investasi, pihak swasta bebas mengeruk keuntungan. Sementara rakyat diposisikan sebagai konsumen.
Pembatasan pembelian BBM pertalite dan solar tidak lain adalah cuci tangan negara terhadap kepengurusan rakyat. Atau merupakan langkah awal untuk menghapuskan subsidi BBM untuk rakyat.
Sulitnya tehnis di lapangan bisa menjadikan masyarakat kelas bawah malas menggunakan pertalite maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk pindah ke pertamak. Inilah yang terjadi dalam alam sistem kapitalisme sekuler yang diemban di negeri ini.
Hal ini berbeda dengan cara pandang Islam, Sumberdaya energi termasuk dalam kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaannya bukan diserahkan kepada pihak swasta. Dalam sistem Islam pembatasan bisa dilakukan dalam rangka untuk menjaga kestabilan alam semesta dan sumberdaya didalamnya bukan untuk menghapus subsidinya.
Negara menjual BBM kepad rakyat dengan harga nol atau gratis, dengan subsidi atau dengan harga pasar. Jika negara memilih menjual dengan harga pasar, maka keuntungan yang diperoleh akan dikembalikan kepada rakyat berupa layanan publik. Seperti layanan pendidikan, kesehatan, transportasi yang murah bahkan gratis. Kesemuanya itu ditopang oleh sistem perekonomian Islam dan perindustrian Islam. Sehingga tidak ada alasan BBM tidak bisa dibuat terjangkau oleh masyarakat atau tanpa subsidi. Bahkan jika dijual dengan harga pasar rakyat pun tidak kesulitan atau terbebani dan tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian pembatasan yang dilakukan oleh negara dalam sistem pemerintahan Islam, semata mata hanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sebab semua pengelolaan dan distribusinya ditanggung oleh negara. Sementara keuntungannya tetap dikembalikan kepada rakyat. Tidak hanya itu, negara tetap menjaga kelestarian alam.
Penguasa dalam sistem Islam, benar- benar menjalankan amanah yang dibebankan dipundaknya. Mereka sadar bahwa kepemimpinannya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw, "Imam( Kholifah) adalah raa'in ( pengurus rakyat) ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya" (HR. Al Bukhari).
Demikianlah jika sistem Islam ditegakkan di muka bumi niscaya kesejahteraan rakyat dapat dirasakan secara nyata.
Waallahu'alam bishawab.
COMMENTS