phk starup
Oleh : Ummu Hanif, Pemerhati Sosial Dan Keluarga
Sejak awal tahun, tercatat empat perusahaan rintisan besar atau startup telah melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap karyawannya. Keempat perusahaan itu adalah JD.ID, LinkAja, Zenius, dan TanuHub.
Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia Rudiantara mengatakan fenomena pemutusan hubungan kerja di perusahaan digital bukan menggambarkan sebuah kondisi bubble burst atau ledakan.
“Mungkin lebih pas dibilang terjadi riak-riak atau letupan kegagalan digital sturtup, namun tidak bubble burst (ledakan),” kata Rudiantara saat dihubungi Tempo pada Kamis, 26 Mei lalu.
Rudiantara mengatakan umumnya 10 persen startup digital gagal melewati tahun pertama. Namun, 90 persen lainnya rontok saat berumur lebih dari lima tahun. Ini terjadi lantaran pendanaan dari investor semakin ketat. (www.tempo.co, 30/05/2022)
Dan seperti diketahui secara umum, bahwa Startup dengan bisnis yang berbasis internet mengeluarkan produk berupa aplikasi yang berbentuk digital dan jasanya beroperasi melalui website. Untuk tumbuh dan berkembang, startup butuh dana dari investor. Maka muncullah perusahaan-perusahaan modal ventura (VC) yang dibentuk untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan startup. Sebagai imbal baliknya, VC mendapatkan saham dari perusahaan startup tersebut.
Saat valuasi atau nilai perusahaan makin tinggi, perusahaan bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi atau melakukan initial public offering (IPO) atau penawaran saham perdana ke publik dengan harga saham per lembar yang tinggi. Saat itulah perusahaan dan investor mendapat keuntungan. Permainan bisnis startup inilah yang nantinya bisa mengguncang ekonomi karena fokus investasinya pada sektor ekonomi nonriil sehingga rentan terjadi penggelembungan ekonomi, bahkan bisa pecah.
Jika terjadi guncangan di bidang ekonomi atau politik, misalnya, harga saham bisa turun drastis seketika akibat kepercayaan (trust) publik yang anjlok. Kelabilan kondisi ini yang menjadi penyebab utama mudahnya perusahaan startup melakukan PHK massal.
Kondisi ini berbalik 180 derajat dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam berfokus pada pembangunan ekonomi sektor riil dan tidak mengenal sektor ekonomi nonriil. Dengan kata lain, ekonomi nonriil bertentangan dengan sistem Islam. Hukum jual beli saham di lantai bursa saham juga haram karena di dalamnya terdapat riba dan akad syirkah yang batil.
Negara akan mengembangkan tiga sektor industri, yaitu industri berat, industri strategi berbasis militer, dan di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Untuk menjalankan tiga industri ini, negara harus menjadi negara berdaulat berlandaskan ideologi Islam dalam bentuk negara Khilafah Islamiah.
Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mencakup tentang perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun distribusi. Asas sistem ekonomi Islam berdiri di atas tiga pilar, pertama, cara harta diperoleh (menyangkut kepemilikan); kedua, terkait pengelolaan kepemilikan; dan ketiga, terkait distribusi kekayaan di tengah masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi. Yang jika terus dibiarkan akan merembet pada tindak – tindak kriminalitas karena dituntut kebutuhan perut.
Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok per individu rakyat, bukan per kapita sehingga negara betul-betul me-riayah (mengurusi) rakyatnya dengan sungguh-sungguh, tidak sekadar mencari untung untuk kepentingan segelintir orang atau swasta. Sehingga kesejahteraan sangat mungkin terealisasikan.
Wallahualam bi ash showab.
COMMENTS