bansos kartu prakerja salah sasaran
Oleh : Sutiani, A. Md (Aktivis Dakwah Muslimah)
Sejak wabah pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat kian menurun. Bagaimana pula, mereka dirumahkan hingga banyak pekerja yang mengalami PHK, alih-alih upaya pemerintah memberikan bantuan bansos dan program kartu prakerja. Sayangnya, hasilnya nihil, ternyata banyak dana yang dikucurkan pemerintah tidak tepat sasaran. (kumparan.com, 25/05/2022).
Ketua BPK Isma Yatun menjelaskan, dalam hasil pemeriksaan prioritas nasional terkait pembangunan sumber daya manusia ditemukan masalah program kartu prakerja. Bantuan program stimulus plus insentif terhadap 119.494 peserta dengan nilai Rp289,85 miliar, terindikasi tidak tepat sasaran. Banyak pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta menerima program kartu prakerja.
BPK juga menemukan adanya indikasi bansos yang tidak sesuai ketentuan dalam penyalurannya. Penyebabnya adalah masalah klise menahun di pemerintahan, yakni soal integrasi data.
BPK menjelaskan bahwa terdapat program PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun. Selain itu, BPK mengungkapkan sinkronisasi data kependudukan tidak valid. Sebagai contoh, KPM bermasalah, nonaktif, atau yang sudah meninggal ditahun 2020, masih ditetapkan sebagai penerima bansos pada 2021. (kumparan.com, 25/05/2022).
Tidak validnya data menjadi masalah yang berulang sepanjang Covid-19. Ajaibnya lagi, pemerintah berkoar mengatakan bansos dan kartu prakerja berjalan sesuai harapan. Belum lagi, budaya pejabat korupsi dana bansos yang mustahil melahirkan kesejahteraan. Ketika hidup bahagia disistem hari ini yaitu mencari materi yang sebanyak-banyaknya dalam memenuhi baqo' yaitu penghidupan senang tidak peduli dengan jalur haram pun dilegalkan sehingga hidup mewah menjadi standar ala kapitalisme.
Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memperlihatkan kartu prakerja yang mendapat pujian internasional. Tentu ini sangat berlawanan dengan hasil yang ditemukan BPK.
Menko Airlangga mengatakan bahwa, lembaga internasional seperti Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memberikan apresiasi karena kartu prakerja bisa mengatasi PHK. Program ini juga akan dipresentasikan dalam konferensi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebagai model mempersiapkan pekerja pada masa depan. (Katadata, 23/05/2022).
Kemiskinan kian terjun bebas akibat pandemi Covid-19, menurunnya pertumbuhan ekonomi, belum lagi biaya hidup yang serba mahal baik harga sembako, BBM, tarif listrik, dan lapangan pekerjaan yang serba sulit. Tidak akan pernah tuntas akar masalah di negeri ini karena masih terbelenggu oleh sistem kapitalisme yang masih berdiri tegak. Bansos dan kartu prakerja bersifat solusi sesaat yang tidak memberikan kesejahteraan yang seutuhnya. Rakyat diibaratkan seperti meminta,-minta, berdesak-desakan pada penguasa demi antrean bansos dibagikan.
Menurut pemerintah, kartu prakerja adalah salah satu program yang berhasil merespons dampak pandemi Covid-19. Program ini sedianya digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja para pencari kerja/buruh yang terkena PHK serta yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Sepanjang 2020-2021, terdapat 11,4 juta orang yang menjadi penerima kartu prakerja.
Seharusnya negara bukan hanya sebagai fasilitator. Namun, penjamin hidup mereka, walaupun kartu prakerja dibuat mereka hanya dibekali skill dan pelatihan, tetapi mereka berusaha mengubah nasibnya sendiri tanpa pemberian modal, dan tersedianya lapangan pekerjaan, serta negara harus memastikan bantuan sosial kepada masyarakat tepat sasaran, yakni melakukan pengawasan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi.
Sangat jauh dengan naungan kepemimpinan Islam yang berlandaskan akidah. Penguasa sebagai pelayan umat yaitu menjamin hidup baik sandang, pangan, dan papan seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah Saw.
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (h.r. Abu Nu’aim).
Negara memberikan penghidupan secara cuma-cuma karena SDA dikelola negara dan hasil tersebut dikembalikan kepada rakyat. Maka, kesejahteraan pun sesuai harapan, baik sejahtera pendidikan, ekonomi, sosial, keamanan, dan kesehatan.
Rindunya kita atas kepemimpinan Islam bisa diterapkan kembali. Semoga Allah menyegerakan pertolongan-Nya dalam tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah.
Wallahualam bissawab.
COMMENTS