kapitalisasi minyak goreng
Oleh : Deti Murni (Penulis Ideologis)
Setelah mengevaluasi kebijakan subsidi mnyak goreng, Mendag Lutfi mengeluarkan kebijakan baru Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen bagi eksportir bahan baku minyak goreng. Serta Domestic Price Obligation (DPO) untuk harga bahan baku minyak goreng dalam negeri.
Pada kebijakan pekan sebelumnya, melalui Permendag nomor 01/2022 dan Permendag 03/2022, Pemerintah menggelontorkan subsidi sebesar Rp 7,6 triliun dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna menstabilkan harga. Skemanya, selisih harga akan dibayarkan kepada produsen minyak goreng sebagai pengganti selisih harga keekonomian.
Kebijakan baru ini disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bahwa mulai 1 February 2022 karena harga CPO (Crude Palm Oil) sudah ditetapkan dan bahan bakarnya sudah diturunkan (harganya) melalui DPO, maka dalam hal ini pembayaran selisih harga dari harga perekonomian ke harga HET tidak lagi diperlukan. Jadi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak perlu lagi menyiapkan anggaran.
HET tiga minyak goreng per 1 Februari 2022: Rp 11.500/liter untuk curah, Rp13.500/liter kemasan sederhana dan Rp 14.000/liter kemasan premium. Fakta di lapangan tak seindah yang dirancang oleh Pemerintah, panic buying hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Mini market diserbu pelanggan yang ingin membeli minyak goreng murah, operasi pasar yang menjual minyak goreng murah diserbu warga dengan antrian yang mengular. Stock minyak goreng dengan harga HET di minimarket dan pasar produknya menghilang entah kemana. Stock yang tersedia hanya minyak goreng dengan harga mahal mencapai harga Rp 20.000/liter.
Sungguh memprihatinkan negeri lumbung sawit langka akan minyak goreng. Seharusnya para pengambil kebijakan di negeri ini mengambil langkah yang cepat dan tepat. Sehingga kelangkaan minyak goreng ini akan segera teratasi. Tak cukup hanya mengeluarkan kebijakan baru yang tidak memberikan solusi tuntas. Jangan beranggapan dengan kebijakan baru ini peran pemerintah dicukupkan dengan penetapan HET dan ‘pemaksaan’ pada produsen sawit untuk menjual 20 persen untuk produksi minyak dalam negeri.
Coba kita pelajari lebih dalam para produsen diwajibkan menjual 20 persen dari hasil produksinya untuk produksi minyak goreng dalam negeri tanpa subsidi. Sedangkan bila mereka menjual hasil produksi ke luar negeri/ekspor lebih menguntungkan, maka bisa dipastikan akan sulit bagi pemerintah untuk mengendalikan para produsen ini. Belum lagi produksi minyak goreng dalam negeri tanpa subsidi ini akan membuat para produsen akan berlaku curang dengan mengolah hasil produksi mereka menjadi biodiesel atau olahan lainnya yang tentu saja akan memberikan keuntungan yang berlipat bagi mereka.
Apabila terjadi seperti ini tentu saja kelangkaan minyak goreng dalam negeri tidak dapat dihindari, jadi bisa disimpulkan kebijakan apa saja yang dikeluarkan pemerintah tidak akan besar pengaruhnya bagi ketersediaan stock minyak goreng murah untuk rakyat. Jika dilakukan operasi pasar oleh pemerintah tak cukup untuk membuat stabil harga pasar minyak goreng.
Karena sejatinya harga pasar akan tergantung pada hukum permintaan (demand) dan penawaran (supply), apabila permintaan lebih besar dari penawaran tentu saja harga akan naik, juga terjadi sebaliknya apabila permintaan kecil dari pada penawaran maka harga akan turun.
Pada dasarnya memang harus ada peran Negara untuk mengatur semua ini dengan aturan yang benar dan shahih. Bila Negara tidak perduli bahkan cendrung lepas tangan akan problema umat ini maka kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan semakin turun. Masyarakat akan bersikat apatis bahkan masa bodoh dengan kebijakan-kebijakan pemerintah karena mereka beranggapan tidak akan berpengaruh kepada mereka.
Namun bila kita cermati pokok permasalahan yang terjadi maka kelangkaan minyak goreng ini wajar saja terjadi. Tanya why? Karena negeri ini mengadopsi sistem kapitalisme yang menghalalkan semua ini terjadi. Dengan sistem kapitalisme telah mengharuskan Negara berlepas tangan atas nasib rakyatnya. Rakyat dibiarkan mandiri mengurus seluruh urusannya, termasuk mengatasi kelangkaan pasokan minyak goreng ini.
Negara hanya berperan sebagai regulator yang mengatur terjadinya keselarasan antar kepentingan rakyat dan pengusaha. Peran Negara hanya mencegah agar tidak terjadi konflik antara rakyat dan pengusaha. Mencegah konflik ini adalah dengan cara negara lebih mengedepankan kepentingan pengusaha atau kaum kapitalis atau juga kita sebut para pemilik modal dibandingkan dengan rakyatnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena telah terbentuk relasi yang manis antara pengusaha dan rezim yang yang berkuasa bahkan yang lebih parah pengusaha sekaligus menjadi penguasa. Jadi ini merupakan paket komplit di satu sisi dia menjadi pengusaha dan di sisi lainnya dia juga menjadi pembuat kebijakan.
Maka apa yang terjadi, semua kebijakan dan aturan yang dibuat, sebut saja UU Minerba, Omnibus Law dan terbaru peraturan JKN-JHT di negeri ini by design berdasarkan pesanan pengusaha (pemilik modal). Inilah sejatinya watak sistem Kapitalisme, system ini membentuk pribadi-pribadi yang rakus, tamak dan tak belas kasih. Masih berharapkah kita pada system ini?
Menolak lupa, tak terpikirkah kita ataukah umat Islam mayoritas di negeri ini sudah amnesia akan satu sistem hidup yang berasal dari zat yang menciptakan kita. Islam bukan hanya ibadah Mahdoh saja melainkan Islam adalah nizomul hayah (Peraturan Kehidupan).
Bagaimana solusi Islam menghadapi kelangkaan minyak goreng ini?
Pertama, terkait produksi, Negara akan menjaga pasokan dalam negeri. Negara membuka akses lahan yang sama bagi semua rakyat untuk memaksimalkan produksi lahan; mendukung para petani melalui modal, edukasi, pelatihan serta dukungan sarana produksi dan infrastruktur penunjang.
Kedua, terkait distribusi. Negara akan menciptakan pasar yang sehat dan kondusif, mengawasi rantai tata niaga, dan menghilangkan penyebab distorsi pasar. Ketiga, Negara mengawasi agar penentuan harga mengikuti mekanisme pasar.
Selain ketiga kebijakan di atas daulah Khilafah juga wajib menjalankan perdagangan luar negeri secara independen (mandiri) tanpa intervensi Negara lain. Dengan Islam akan terwujud kehidupan yang seimbang, adil dan makmur karena aturan dibuat oleh zat yang maha sempurna.
Dengan diterapkannya seluruh peraturan hidup dalam Islam dalam bingkai Khilafah Rashidah maka Rahmatan lil’alamin bukan hanya utopis tapi akan menjadi kenyataan.
Wallahu’alam bish-shawwab.
Sumber :
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4871491/pemerintah-cabut-subsidi-harga-minyak-goreng-per-1 -februari-2022
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220215105126-93-759307/mau-ke.mana-kebijakan-minyak-goreng
https://www.muslimahnews.com/2021/11/16/harga-minyak-goreng-melangit-raja-sawit-sedang-sakit/
https://muslimahnews.com/2021/10/26/naiknya-harga-cpo-ironi-ditengah-krisis-kelaparan-global/
COMMENTS