sistem mitigasi semeru
Oleh : Nabilah (Penggerak Majelis Taklim Muslimah Cerdas)
Gunung Semeru meletus mengeluarkan awan panas guguran (APG). Dalam video yang beredar di media sosial, tampak awan membumbung tinggi. Di video lain, terlihat kondisi di sebuah tempat yang gelap gulita akibat pekatnya abu vulkanik dari Gunung Semeru. Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Andiani menyampaikan, jarak luncur awan panas guguran Gunung Semeru mencapai hingga 11 kilometer. Awan panas guguran itu mengarah ke Curah Kobokan di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. (Kompas.com)
Jumlah korban jiwa Gunung Semeru menurut data terakhir ada sebanyak 14 orang. Sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut jumlah masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru kembali bertambah menjadi 5.205 jiwa. Sedangkan yang berada di pengungsian sebanyak 1.300 orang (pikiranrakyat.com). Kondisi tersebut dikarenakan tidak ada peringatan dini kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Fatmata Juliasyah Manager Advokasi dan Kampanye DPN KAWALI. Tidak adanya peringatan(Early Warning System) pada bencana alam erupsi gunung Semeru, ini menandakan kegagalan sistem mitigasi bencana.
Dalam perkara peringatan dini maka BMKGlah yang memiliki peranan untuk menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada instansi, pihak terkait, dan masyarakat berkenaan dengan bencana. Namun ternyata dalam erupsi Gunung Semeru ini tidak ada peringatan tersebut. Fatmata Juliasyah menyampaikan bahwa ini menunjukkan adanya kegagalan sistem bencana. Kegagalan sistem mitigasi bencana ini harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat karena ini menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat.
Senada dengan hal itu Wigyo Ketua DPW KAWALI Jawa-timur menyampaikan Early warning system harus selalu aktif dan tersedia di setiap daerah yang rawan bencana seperti di desa sekitar gunung berapi sebagai sensor yang dipasang di dekat seismometer yang akan berbunyi sebagai informasi bahwa ada peningkatan aktivitas/pergerakan besar gunung berapi. Namun pada kejadian erupsi Gunung Semeru ini diketahui bahwa tidak ada peringatan/pemberitahuan dini sebelumnya, maka sangat bahaya sekali bagi masyarakat sekitar.
Erupsi gunung Semeru ini bukan kali pertama terjadi. PVMBG mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada 1990, 1992, 1994, 2002, 2004, 2005, 2007 dan 2008. Bahkan pada 2008, tercatat beberapa kali erupsi, yaitu pada rentang 15 Mei hingga 22 Mei 2008. Melihat gunung berapi yang masih aktif ini maka seharusnya pemerintah bersiaga dan menyiagakan alat sensor di sekitar wilayah tersebut. Namun kenyataannya tidak demikian.
Lambannya mitigasi bencana ini tak hanya sekali dua kali terjadi. Bahkan hingga saat ini belum menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara mengabaikan perannya dalam menjaga keselamatan warganya.
Lantas bagaimana menyikapi hal tersebut? Dalam peristiwa ini tampak bahwa sistem mitigasi bencana terkesan lamban sehingga rakyat menjadi korban. Padahal negaralah yang memiliki peran sentral dan tanggung jawab dalam mitigasi bencana. Namun sayang kegagalan sistem Mitigasi ini terus berulang. Ini dikarenakan negara tidak memiliki visi dan misi pola penanganan bencana.
Negara memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan hal-hal yang membahayakan rakyatnya. Negara seharusnya bertanggung jawab penuh dalam periayahan mereka. Sehingga tidak memakan korban jiwa. Dalam hal ini negara juga bisa turut melibatkan individu dan masyarakat. Namun dengan kesadaran bahwa negaralah yang menjadi penanggung jawab atas hal tersebut. Namun sayang ketika negara menganut sistem sekulerisme-kapitalisme hal ini tidak terjadi. Sistem ini telah meminimalkan peran Negara hanya sebagai regulator semata. Negara justru berlepas tangan atas tanggung jawabnya dan sibuk dengan urusan penambahan materi semata. Sehingga sistem Mitigasi Bencana mulai dari pencegahan bencana demi menyelamatkan nyawa rakyatnya hingga bagaimana penanganannya tidak menjadi fokus perhatian.
Di dalam Islam penguasa adalah ra'in. Dia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas rakyatnya. Maka seharusnya penguasa senantiasa memiliki kesadaran akan hal ini dalam setiap aktivitasnya. Begitu pula dalam menjalankan perannya untuk meriayah rakyatnya. Dalam peristiwa terjadinya bencana maka upaya yang dilakukan harus dimulai sejak bencana itu belum terjadi. Yaitu dengan melakukan pencegahan dari dampak bencana Alam. Ini bisa dilakukan dengan adanya Early Warning System.
Selain itu juga kesiapsiagaan dari semua warga dan petugas yang bersangkutan. Petugas negara hendaknya tanggap dalam mengatasi bencana. Segera melakukan evakuasi warga. Selain itu juga membuatkan tempat untuk hunian sementara yang dilengkapi dengan dapur umum dan lain-lain. Peran pemerintah juga harus tampak pada upaya penangganan pasca bencana. Yaitu pada proses rekonstruksi bangunan dan proses pemulihan mental warga yang terdampak bencana dengan menanamkan keimanan. Menyadarkan bahwa musibah datangnya dari Allah sehingga mereka menerima dengan ikhlas dan sabar. Peran sentral ini harus dimiliki oleh Negara. Dari sisi pemimpin, maka pemimpin harus memiliki rasa takut kepada Allah dari hisab dan pertanggung jawaban atas amanahnya.Hal ini hanya bisa kita rasakan keberadaanya ketika sistem Islam diterapkan dalam kehidupan dalam sebuah institusi Daulah Khilafah Islamiyyah.
Wallahu a'lam bis-showab
COMMENTS