utang indonesia 2021
Oleh : Deti Murni (Pegiat Opini Islam)
Diakhir tahun 2021, Bank Indonesia mengabarkan Utang Pemerintah indonesia ditutup dengan jumlah fantastis mencapai 6000 triliun lebih. Mendengar kabar ini apa yang dapat kita perbuat, bersedihkah atau ikut euporia menikmati utang ini? Prestasi ataukah musibah?
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 423,1 miliar, atau sekitar Rp 6.008 triliun, meningkat 3,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), pada akhir kuartal III 2021. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan posisi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 2 persen (yoy). Menurutnya, perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan ULN sektor publik senilai US$ 205,5 miliar, dan sektor swasta senilai US$ 208,5 miliar.
Beliau juga menyampaikan kenaikan ULN antara lain didorong oleh utang luar negeri pemerintah yang bertambah seiring penerbitan global bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta euro. Dalam keterangan resmi Erwin Haryono juga menjelaskan dari sisi risiko refinancing, posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Senin (15/11)
Berdasarkan dari informasi di atas Utang LN yang menembus lebih dari 6000 Triliun adalah alarm bahaya bagi fundamental ekonomi berbasis utang, karena dengan utang yang menggunung kedaulatan Negeri terancam. Dengan ketergantungan terhadap utang, Negara menjadi lemah karena setiap Lembaga donor mensyaratkan sejumlah kebijakan yang harus diambil debitur. Negara pendonor akan mudah mengendalikan kebijakan di Negara peminjam karena mereka memiliki kekuatan dana untuk mengintervensi.
Namun pemerintah masih berdalih kondisi akan segera membaik seiring membengkaknya utang. Apabila kita berpikir mampukah utang riba ini menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak, utang riba ini bukanlah solusi terbaik justru utang ini akan menjadikan Negara dalam kesulitan. Sejatinya utang LN adalah jebakan penjajahan ekonomi bagi negeri kaya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).
Kekayaan alam negeri ini satu per satu tergadai menjadi penjamin utang, akankah kita rela negeri ini terjual untuk membayar utang Negara. Seharusnya pemerintah mengambil solusi yang terbaik yang akan menyelamatkan negeri dari penjajahan bentuk baru yaitu penjajahan ekonomi. Apabila ekonomi sudah dikuasai Negara pendonor maka Negara ini sejatinya telah terjajah. Dan tabiat penjajah adalah ingin menguasai dan menghancurkan negeri.
Apabila ditarik benang merah dari kejadian di atas, mengapa negeri yang kaya SDA tapi miskin dan terlilit utang? Bagaikan anak ayam mati di lumbung padi, sungguh ironis. Inilah masalah yang mendasar di negeri ini, salah kelola negeri. Sistem ekonomi yang digunakan negeri ini adalah sstem ekonomi kapitalisme yang berbasis utang. Pembiayaan APBN sebagian besar dari utang dan pajak yang dipungut Negara. Negara telah kehilangan sumber-sumber pendanaan karena sebagian besar sumber daya alam telah dikuasai swasta dan asing.
Sepertinya tidak akan terjadi perbaikan ekonomi bila tetap memberlakukan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam paradigma kapitalisme tidak ada yang gratis, utang ribawi ini memiliki bahaya politis atas negeri. Jelas utang semacam ini hukumnya haram karena diperoleh dengan syarat yang melanggar hukum syara’. Utang inilah yang akan dijadikan alat camput tangan dan kontrol asing terhadap kebijakan negeri. Kedaulatan negeri terancam, asing akan mudah mencaplok satu per satu asset negeri dan pada akhirnya Negara tergadai. Padahal Allah swt. Telah berfirman yang artinya “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman.” (TQS. An-Nissa [4]:141)
SOLUSI ISLAM MENGATASI UTANG
Dalam daulah Islam yang selanjutnya kita sebut Khilafah, utang bukanlah solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang menerapkan sistem ekonomi Islam, dalam Sistem ini Negara memiliki banyak sumber pendapatan dapat dikelompokan menjadi tiga tiga pos besar.
Pos pertama adalah harta kepemilikan Negara yang meliputi enam macam harta, yaitu ghanimah (anfal, fa’i dan khumus ’rampasan perang’), kharaj (pajak bumi yang dahulu dibebaskan kaum muslimin dengan jihad), sewa tanah-tanah milik Negara, jizyah (pajak dari warga non muslim sebagai jaminan ketundukan mereka), fa’i (pemasukan dari barang temuan, waris yang tak ada pewarisnya, harta sitaan, dsb), dan pajak (yang hanya ditarik insindental dari muslim yang kaya apabila pos yang lain benar-benar kosong).
Pos kedua adalah hasil pengelolaan harta kepemilikan umum seperti barang tambang hutan dan lainnya.
Dan ketiga ketiga adalah sumber pendapatan lain, seperti zakat harta, zakat ternak, zakat pertanian, perniagaan, emas dan perak.
Bisa dibayangkan kondisi Negara ini, pastinya akan makmur dan terjamin, kondisi keuangan Negara akan sehat karena didukung dari banyak sumber pendapatan ditambah dengan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil. Pendapatan Negara akan mampu menjamin seluruh anggaran Negara, kecil sekali kemungkinan Negara ini akan berhutang. Negara akan berdaulat dan semua rakyat akan sejahtera di bawah naungan khilafah. Negara ini akan dihormati kawan dan disegani lawan.
Tidakkah ingin menyelamatkan negeri dengan sistem alternatif yang telah terbukti terbukti hampir 14 Abad lamanya mampu mensejahterakan umat.
Wallahu’alam bish-shawwab
Sumber:
https://bisnis.tempo.co/read/1529395/utang-luar-negeri-swasta-tumbuh-indef-ekonomi-mulai-menggeliat/full&view=ok
https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6191dd0c3c8e7/utang-luar-negeri-ri-tembus-rp-6000-t-didorong-pinjaman-pemerintah
https://muslim.or.id/44580-kebiasaan-berutang-membuat-tidak-tenang-dan-terhina.html
https://muslimahnews.com/2021/07/20/utang-kian-mengkhawatirkan-generasi-makin-terancam/
COMMENTS