khilafah solusi papua
Oleh : Yusra Ummu Izzah (Pendidik Generasi)
Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua kembali melakukan aksi teror terhadap warga. Dalam aksinya KKB membakar kantor distrik kiwirok, Kantor Kas bank Papua, Puskesmas rumah dokter, barat tenaga kesehatan, SD Inpres, rumah guru, dan juga pasar. (cnn indonesia.com,16/9/2021).
Sebelumnya telah terjadi pula serangan oleh KKB Papua, 4 anggota TNI Angkatan Darat gugur dalam serangan tersebut pada Kamis,(2/9/ 2021)dini hari di distrik aifat Selatan Kabupaten maybrat, Papua Barat (kompas.com, 2/9/2021).
Serangan demi serangan terus dilakukan oleh KKB Papua. Berdasarkan data Polda Papua, sepanjang 2020 lalu, KKB telah melakukan kejahatan sebanyak 46 kasus. Serangan tersebut telah menewaskan sebanyak 9 orang, yaitu 5 orang warga sipil, 2 anggota TNI, dan 2 anggota Polri. Sedangkan korban luka sebanyak 23 orang yaitu 10 orang warga sipil, 7 anggota TNI, dan 6 anggota Polri. (kompas.tv, 15/9/2020).
Akar Masalah Papua
Menurut buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009, akar masalah Papua meliputi: peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas.
Persoalan Papua memang demikian kompleks. Terjadi ironi kesejahteraan yang parah. Bumi Papua diserahkan pada asing dan dikeruk habis-habisan, sementara rakyat Papua tetap berada dalam kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 15/2/2021, Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8%. Sementara tingkat kemiskinan di Papua Barat sebesar 21,7%, menjadikannya provinsi termiskin kedua.
Persoalan kesejahteraan ini berkelindan dengan intervensi asing di Papua. Pengamat Intelijen, Stanislaus Riyanto, menyatakan bahwa situasi Papua diperkeruh dengan propaganda pihak asing, yaitu state actor dan non-state actor (LSM dan NGO). Keterlibatan asing di antaranya adalah berupa dukungan untuk mendorong isu Papua di forum PBB, bantuan suaka politik, dan dana serta logistik. Banyak advokasi kelompok pro kemerdekaan Papua di berbagai negara yang turut menyuarakan Gerakan Papua Merdeka dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM ke dunia internasional. (gatra.com, 24/9/2019).
Persoalan kesejahteraan dan dan intervensi asing ini menjadikan Papua terus membara, karena memang senantiasa ada pihak-pihak yang mendorong terjadinya disintegrasi. Sebaliknya, Pemerintah justru bersikap lunak terhadap aksi kekerasan yang dilancarkan KKB. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan akan melakukan pendekatan lunak untuk menangani aksi terorisme di Papua. BNPT akan menggandeng tokoh adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat dalam pendekatannya. (cnnindonesia.com, 27/5/2021).
Problem ketidakadilan dan diskriminasi memang menjadi salah satu penyebab yang mencolok mata di Papua. Tanahnya yang begitu kaya emas dan tambang lainnya ternyata tak pernah dirasakan oleh mereka yang hidup di atasnya. Sehingga Papua justru selalu identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakatnya.
Wajar jika potensi konflik terus membayangi tanah Papua. Bendera bintang kejora seolah jadi simbol harapan. Dan referendum seakan menjadi impian dan cita-cita yang terus diwariskan, menjadi bara yang tak pernah mampu dipadamkan. Sedikit saja dipantik, maka dipastikan bara itu bisa membesar.
Sebagian masyarakat Papua, menganggap negara bernama Indonesia ini seakan tak ada. Bahkan yang mereka lihat, negara justru melegalisasi eksploitasi dan penghinaan atas tanah air dan kehormatan mereka. Indonesia, tak lebih dari penjajah yang merebut kedaulatan tanah dan harga diri mereka.
Kalaupun ada pembangunan, maka mereka menganggap, itu bukan buat mereka. Karena faktanya, semua infrastruktur dibangun tak membuat kesejahteraan merata. Ketimpanganlah yang justru makin menganga. Karena penikmat dari pembangunan itu hanyalah para raja kecil yang berkedudukan sebagai agen dan sekelompok si kaya yang diuntungkan dengan tetap terbelakangnya rakyat Papua.
Melihat realita Demikian, maka patut menjadi bahan renungan, Sampai kapan ancaman berbahaya ini dibiarkan? Apakah hingga masyarakat punya alasan merdeka karena negara tak mampu memberikan kebaikan dan keadilan? dan apakah hingga negara yang lemah dihadapan negara-negara adikuasa ini menyerahkan semua yang dimilikinya dengan penuh kesadaran?
Hanya dengan sistem Islam problem di papua akan tuntas
Dalam sistem Islam (Khilafah), Negara akan menjaga Papua dengan kekuatan militer yang mencukupi hingga mampu menghentikan intervensi asing di sana. Khilafah juga akan melakukan diplomasi luar negeri dengan memberikan larangan tegas bagi pihak asing (baik negara, organisasi, maupun individu) untuk ikut campur dan menginternasionalisasi persoalan Papua.
Khilafah akan mengembalikan kekayaan alam Papua sebagai milik umum yang dikelola negara dan hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Khilafah juga akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Papua, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, sehingga rakyat Papua bisa hidup sejahtera.
Khilafah akan menyerukan dakwah pada rakyat Papua melalui institusi pendidikan dan pengiriman para dai, sehingga terjadi peleburan antara rakyat Papua dengan yang lainnya. Hal ini akan mewujudkan persatuan yang kukuh karena berdiri di atas akidah Islam. Rakyat Papua yang nonmuslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi tetap dirangkul dalam hubungan yang harmonis.
Demikianlah solusi tuntas terhadap persoalan Papua, agar tidak ada lagi serangan di Bumi Cenderawasih yang mengancam warga. Dengan Khilafah akan terwujud kedamaian untuk Papua dan bumi Islam lainnya. Tidakkah kita semua merindukan sisten yang demikian sempurna yang bersumber dari Zat Yang Maha Sempurna?Wallahu a’lam.
COMMENTS