ppkm darurat
Oleh : Nurfia (Aktivis Dakwah Kampus)
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya meninggalkan kekecewaan di tengah Masyarakat. Pasalnya angka kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan. Selain itu, adanya PPKM tidak menyelesaikan persoalan malah menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Hampir sebulan PPKM belum memberi harapan menuju babak akhir pandemi di Indonesia.
Dilansir dari KOMPAS.com pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Perpanjangan PPKM level 4 tersebut dilakukan usai masih tingginya angka varian Delta. PPKM diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021.
Sejumlah pihak mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap perpanjangan PPKM. Salah satunya Dosen Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet, menilai pada awal pandemi dengan lonjakan kasus gelombang kedua terjadi, pemerintah cenderung lebih sering menunjukkan wajah koersif dengan menghardik dan menghukumi masyarakat yang melanggar aturan PPKM Darurat, lanjut dia, pemerintah harus memberikan sinyal bahwa mereka harus bertindak dalam kejujuran. Dalam niat untuk menyelamatkan rakyatnya untuk membangun kemaslahatan publik.
Saat ini yang dibutuhkan masyarakat ialah kepercayaan terhadap pemerintah. Rakyat sudah tidak butuh perubahan istilah maupun perpanjangan, rakyat butuh ada kebijakan tegas untuk lockdown dan ada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar.
Gagalnya Pemerintah Dalam Menangani Wabah
Sejatinya masyarakat merasa kehilangan peran Negara ketika mereka bergerak sendiri untuk saling membantu merawat warga yang terpapar Covid-19. Hal itu pula yang menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam menangani covid-19. Karena itu, upaya pemerintah mengembalikan kepercayaan rakyat tak cukup dengan permohonan maaf. Hal ini harus dibarengi dengan kebijakan konkret yang berpihak kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Berlarutnya pandemi dan perpanjangan PPKM jelas juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi berbasis utang dan riba sangat mencekik, apalagi dilakukan oleh Negara. Rakyat yang akan terkena imbasnya, apalagi saat kondisi Covid-19 yang membutuhkan banyak dana dan kekuatan ekonomi didalam negeri menurun.
Seharusnya, dari awal Virus Corona mulai diketahui masuk ke Indonesia, pemerintah segera mengambil pilihan lockdown dan mengatasi segala resiko akibat kebijakan tersebut. Juga menyediakan berbagai fasilitas untuk rakyat dalam masa lockdown dan memenuhi segala kebutuhan dasarnya.
Jika pun alternative lockdown sudah tidak memungkinkan diambil, apapun istilahnya karantina wilayah, PPKM Darurat, atau lainnya. Kebutuhan dasar rakyat harus dipenuhi agar rakyat bisa berdiam diri dirumah selama masa social distancing atau isolasi. Karena kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Masalah ekonomi Negara bisa dibangun lagi jika kondisi sudah makin aman dan terkendali.
Cara Islam Menangani Wabah
Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra., wabah penyakit Tha’un pernah terjadi. Banyak korban jiwa dan banyak sahabat Rasulullah sawmeninggal dunia. Kemudian, Gubernur Syam Amr bin Ash memerintahkan warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu berpencar ke gunung- gunung semacam melakukan social distancing di sana. Kebijakan isolasi atau lockdown oleh Negara Islam untuk mengatasi wabah. Warga yang sakit dipisahkan dari yang sehat dan dibantu segala kebutuhan makan, obat, dan lain-lain hingga sembuh. Dengan demikian, warga yang sehat tetap dapat beraktivitas bekerja dan sebagainya tanpa khawatir tertular penyakit dengan demikian, roda ekonomi Negara tetap dapat berjalan.
Selain itu, Negara Islam adalah Negara yang mandiri. Sumber pendapatan Negara berasal dari pengelolaan kekayaan alam di seluruh wilayah kekuasaannya secara sungguh-sungguh dan amanah, didapatkan juga dari penaklukan wilayah kekuasaan baik melalui perang maupun penaklukan damai.
Islam adalah konsep kehidupan paling manusiawi di dunia. Setiap nyawa rakyat akan dijamin kebutuhan dasarnya. Bukan hanya angka di atas kertas seperti ekonomi kapitalsme. Semua kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan dan papan dipenuhi Negara Islam. Juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan setiap warga Negara menjadi prioritas.
Jadi, masalah kesehatan ini adalah masalah utama Negara yang akan mendapat prioritas dan pemimpin (Khalifah) dalam system Islam akan senantiasa sungguh-sungguh menjalankan amanahnya dalam melindungi nyawa rakyatnya, apalagi pada masa pandemi wabah penyakit.
Dalam hadis Rasulullah saw bersabda “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusab rakyatnya “ (HR. Bukhari).
Wallah alam bi ash-shawab
COMMENTS