India harus Belajar dari Islam

tsunami covid india

Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah)

India menjadi pembicaraan publik dunia beberapa waktu terakhir ini. Peningkatan jumlah kasus Covid-19 di negara tersebut diketahui melonjak dengan angka fantastis. Beberapa kalangan melihat peningkatan kasus ini disebabkan oleh masuknya varian virus baru yang merupakan mutasi dari virus covid-19 sebelumnya yakni B.1.617 atau disebut “mutan ganda”. Meski masih menjadi bahan perdebatan, namun para ilmuwan setempat melakukan sejumlah pengujian sampel guna memastikan peran virus B.1.617 sebagai pencetus lonjakan kasus Covid-19 di India (kompas.com,24/4/2021).

Terdapat sebagian pihak yang lain mengaitkan lonjakan kasus penderita Covid-19 di India dengan longgarnya pelaksanaan protokol kesehatan di negara tersebut. Jumlah kepadatan penduduk yang cukup tinggi, keberadaan hunian dengan sirkulasi udara yang buruk di India diyakini memberikan andil dalam memperburuk kondisi persebaran Covid-19. Sebagaimana diketahui sebelum terjadi “tsunami” Covid-19, masyarakat India cukup intens melakukan aktifitas dengan penerapan protokol kesehatan yang lemah. Aktifitas kumpul massa seperti kampanye politik, pertandingan kriket serta festival keagamaan Kumbh Mela dengan peserta jutaan orang (tribunnews.com,29/4/2021).

Lonjakan kasus Covid-19 di India menjadi sebuah pembelajaran penting bagi Indonesia. Pendapat ini didukung oleh politisi Partai NasDem yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. Menurut politisi yang akrab disapa Rerie ini pembelajaran akan pentingnya protokol kesehatan seharusnya kita ambil dari kasus Covid-19 India. Besarnya potensi penularan Covid-19 melalui longgarnya protokol kesehatan seharusnya disadari oleh masyarakat secara luas. Rerie juga menekankan urgensitas untuk selalu mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menjauhi kerumunan (medcom.id,21/4/2021).

Tsunami Covid-19 di India patut dikatakan fantastis. Bagaimana tidak, menurut data Worldmeters pada tanggal 21 April 2021 jumlah pasien positif Covid-19 di India sebesar 15.6 juta kasus dengan lebih dari 182 ribu orang meninggal dunia. Fakta ini telah menempatkan India berada di urutan kedua negara dengn jumlah kasus Covid-19 tertinggi setelah Amerika Serikat (medcom.id,21/4/2021). Karena itu tentunya tidak berlebihan jika Indonesia mawas diri atas apa yang telah terjadi di Indonesia. Terlebih Indonesia dan India memiliki kemiripan dari sisi kepadatan penduduk serta cukup tingginya angka kemiskinan di tengah masyarakat.

Membahas seputar penganggulangan Covid-19 haruslah meruuk pada penanganan yang sifatnya sistemik. Hal ini penting untuk dipahami bersama karena Covid-19 merupakan pandemi, bukan sekadar penyakit yang menjangkiti satu atau dua daerah. Pandemi meniscayakan adanya keseriusan seluruh pihak untuk memutus mata rantai persebaran virus. Peran serta aktif masyarakat dan negara akan berkontribusi pada keberhasilan mengaggulangi pandemi. Sebaliknya menyandarkan penyelesaian pandemi hanya pada salah satu pihak, masyarakat saja misalnya, tentu tidak akan mengurai problematika medis ini.

Peran strategis penanganan pandemi berada di tangan negara. Tentu dalam hal ini peran negara bergantung pula pada pandangan hidup yang diadopsi oleh negara tersebut. Seperti negara-negara yang mengampu ideologi kapitalisme hari ini, mereka telah menjadikan asas ekonomi sebagai landasan dalam menuntaskan persoalan pandemi. Penanganan terhadap masyarakat yang dilanda pandemi mengedepankan prinsip ekonomi. Negara kapitalis memastikan kesehatan rakyat dalam rangka menjaga kekuatan mereka untuk tetap dapat beraktivitas secara ekonomi. Kebijakan yang diterapkan, seperti herd immunity juga menunjukkan betapa keselamatan jiwa menjadi ”taruhan” di tengah kepentingan untuk tetap menjalankan roda perekonomian.

Kebijakan yang muncul dari cara pandang ideologi kapitalisme bersifat parsial dan tambal sulam. Parsial karena masyarkat lah yang diberikan beban lebih untuk menjaga sendiri keselamatan jiwa mereka dari pandemi. Masyarakat diberikan pilihan yang cukup sult antara ancaman kematian karena terpapapar Covid-19 atau justru mati karena kelaparan akibat tak ada penghasilan untuk membeli makanan. Sebuah pilihan yang tragis. Selain itu, solusi ala ideologi kapitalisme juga tambal sulam karena terkesan tidak serius dalam menuntaskan pandemi. Sebagaimana contoh adanya kebijakan larangan pulang kampong namun longgar pada aktivitas pariwisata, atau melarang kerumunan yang identik dengan kegiatan keagamaan tetapi longgar pada pembagian sembako pejabat publik.

Penanganan pandemi secara tuntas hanya mungkin diwujudkan dengan cara pandang ideologi yang benar. Ideologi yang bersumber dari aqidah yang shahih sehingga akan terpancar aturan yang paripurna pula. Konsep kesempurnaan ini akan kita dapati pada ideologi Islam. Islam memandang persoalan pandemi atau wabah adalah tanggung jawab negara melalui penguasa untuk menuntaskannya. Islam telah mewajibkan penguasa sebagai penanggung jawab atau raa’in atas rakyatnya. Sehingga tidak salah jika Khalifah Umar bin Khattab begitu hati-hati dalam mengurusi rakyat saat terjadi krisis di wilayahnya. Umar bin Khattab bahkan tak sungkan untuk mengantarkan sendiri kebutuhan rakyatnya karena memahami besarnya tanggung jawab tersebut.

Ideologi Islam menjadikan permasalahan pandemi sebagai pekara yang mutlak diselesaikan secara sistemik. Pandemi tidak sekadar berkutat pada kepentingan menjalankan protokol kesehatan. Pandemi hakikatnya menguji kesunguhnya penguasa dalam menjamin kemaslahatan rakyat dengan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inilah kemuliaan yang terpancar ketika ideologi Islam dijadikan sebagai asas dalam menyelesaikan problematika manusia. Tidak sebatas soal pandemi, ideologi Islam juga akan mampu mengurai simpul besar masalah manusia dengan penerapan syariat Islam secara sempurna di tengah kehidupan.