Utang Luar Negeri indonesia
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kian melimpah. Dari laporan yang bertajuk International Debt Statistics (IDS) 2021 yang dipublikasikan oleh Bank Dunia pada Selasa (13/10), menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-6 negara berpendapatan rendah menengah yang memiliki utang besar. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa jumlah utang luar negeri Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah ULN Indonesia pada 2009 sebesar US$179,4 miliar. Utang tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada 2019 menjadi US$402,08 miliar (cnnindonesia.com, 13/10/2020).
Dilansir dari economy.okezone.com, Rabu (30/12/2020), Utang pemerintah pada perode akhir Oktober 2020 jumlahnya mencapai mencapai UUS$413,4 miliar atau setara Rp5.877,71 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang totalnya mencapai Rp4.756,13 triliun, posisi utang Indonesia dalam satu tahun ini meningkat Rp1.121,58 triliun.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy, utang pemerintah memang meningkat terutama pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo. Dia menyayangkan rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur belum didukung oleh kemampuan pembiayaan yang mumpuni.
Pada Market Review IDX Channel, Rabu (30/12/2020) Yusuf mengatakan, sebelum pandemi pun sebenarnya tren utang pemerintah meningkat. Kondisi Indonesia ketika terjadi pandemi Covid-19 menjadi semakin kompleks, karena utang sebelum pandemi dan juga kebutuhan belanja yang makin besar akibat penanganan pandemi.
Saat ini Indonesia dan negara berkembang lainnya diproyeksikan mengalami peningkatan utang. Sebab sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi negeri ini menjadikan utang sebagai skema rutin pembangunan ekonominya. Dalam hal ini dosen ekonomi politik IPB Dr Muhammad Findi (2011) dalam slide mata kuliah ekonomi politik utang menyebutnya sebagai "jebakan utang". Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya terjebak dalam jerat utang yang membuat mereka senantiasa bergantung dengan negara pemberi utang (negara kreditur). Dengan bunga utang yang semakin tinggi membuat negara penerima utang (negara debitur) akan kesulitan untuk mengembalikannya. Akibatnya sejumlah kebijakan negara dapat disetir oleh negara pemberi utang.
Negara-negara kapitalis menggunakan jebakan utang untuk melakukan penjajahan secara ekonomi dan mengintervensi negara penerima utang. Negara penerima utang akan dijadikan sapi perahan yang diambil dan disedot segala harta dan kekayaannya oleh negara-negara pemberi utang. Oleh sebab itu menggunakan utang luar negeri untuk mendanai proyek negara bisa membayakan eksistensi suatu negara. Karena dalam setiap pemberian utang, negara-negara kreditur selalu memaksakan persyaratan yang memberatkan, bahkan kadang merugikan. Mereka akan mendesak agar dalam perumusan setiap kebijakan ekonomi negara debitur harus sesuai dengan kepentingan negara-negara kreditur. Akibatnya kedaulatan dalam pengelolaan ekonomi akan terampas.
Selain itu, utang jangka pendek yang diberikan oleh negara-negara kreditur bisa menghancurkan mata uang negara debitur dengan membuat kekacauan moneter. Sedangkan utang jangka panjang dapat menyebabkan kekacauan APBN, sehingga negara akan kehilangan aset yang menjadi jaminan utang negara.
Lebih dari itu, utang akan membebani rakyat. Pasalnya jika utang semakin tinggi jumlah kas negara yang tersedot untuk membayar cicilan utang dan bunganya juga makin besar. Sehingga kapasitas APBN untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat makin kecil. Permerintah tentu akan melakukan penekanan pengeluaran dengan mengurangi subsidi untuk rakyat dan penambahan pemasukan yaitu dengan menaikkan pajak. Alhasil rakyatlah yang akhirnya menjadi semakin susah.
Kondisi ini sungguh ironis. Mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki SDA yang berlimpah. Memiliki cadangan minyak yang siap diproduksi sebanyak 8 miliar barel. Cadangan gas yang tersedia sebanyak 384,7 TSCF (Trilion Standard Cubic Feet) dengan produksi 2,95 TSCF per tahun. Jumlah cadangan batu bara tersedia 58 miliar ton per tahun. Ditambah lagi dengan kekayaan hutan dan hasil lautnya. Tapi kekayaan yang berlimpah ini tidak mampu menambah pendapatan negara. Kemana hasil pengelolaannya selama ini? Harusnya dari hasil pengelolaan SDA yang berlimpah, Indonesia mampu memiliki pendapatan negara yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun faktanya tidak demikian. Pemasukan negara dari SDA di APBN justru porsinya lebih sedikit bila dibandingkan pemasukan dari pajak. Alhasil defisit anggaran belanja negara pasti selalu terjadi. Untuk menutupinya maka negara kembali berhutang.
Kondisi ini terjadi akibat dari sistem demokrasi kapitalis yang diterapkan oleh penguasa negeri ini. Dalam sistem demokrasi kapitalis SDA dijadikan sebagi objek untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan kesejahteraan rakyat. Negara hanya berperan sebagai regulator atau fasilitator yang siap mengijinkan siapa saja yang memiliki modal untuk mengelolanya. Sehingga pengelolaan seperti ini hanya akan menguntungkan para pemilik modal, sedangkan negara akan kehilangan sumber pendapatannya. Penerapan sistem demokrasi kapitaslis yang rusak ini akan terus membawa kesengsaraan bagi rakyat dan jauh dari keberkahan.
Oleh sebab itu satu-satunya solusi agar pendapatan negara tidak tergantung pada utang luar negeri adalah dengan kembali kepada aturan Islam. Mengembalikan semua sumber daya alam (SDA) kepada umat sebagai pemilik yang sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
“Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: Air, rumput, dan api” (HR Ibnu Majah).
Kemudian SDA tersebut dikelola oleh negara sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan demikian seluruh hasil dari sumber daya alam itu pasti akan dinikmati sepenuhnya oleh rakyat, bukan oleh segelintir pihak swasta dan pihak asing. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni, sebagaimana dikutip Al-Assal & Karim (1999: 72:73), menjelaskan, “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya seperti garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), minyak bumi, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslim sebab hal itu akan merugikan mereka”.
Negara juga tidak boleh melakukan pinjaman utang luar negeri yang berbasis riba. Sebab riba diharamkan oleh syariat Islam, baik berasal dari seseorang maupun dari suatu negara.
Dengan pengaturan yang demikan, negara tidak akan terus menerus dibebani utang luar negeri berikut bunganya. Rakyat pun tidak terus menerus dirugikan dengan berbagai macam pungutan pajak karena hasil dari sumber daya alam lebih dari cukup untuk membiayai pengurusan rakyat. Bahkan, akan sanggup memakmurkan dan mensejahterakan mereka. Semua itu pasti akan terwujud bila bangsa ini benar-benar mau secara sungguh-sungguh menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam institusi khilafah ar-Rasyidah ‘ala minhaj an-Nubuwwah.
Wallahu a’lam bishshawab.
Rakyat selalu jadi korban dalam sistem demokrasi ini. Tak merasa berutang, tapi harus membayarnya.
ReplyDelete