Sekolah Tatap Muka
Oleh : Verawati S.Pd (Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan)
Dilansir media Liputan6.com, 20/11/2020 - Pemerintah disebut berencana membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan, Komisi X DPR mendukung rencana tersebut dengan beberapa syarat.
Rencana membuka sekolah untuk belajar tatap muka ini satu sisi seperti angina segar. Sebab selama sekolah melalui jarak jauh banyak sekali problem yang di hadapi. Mulai dari anak didik yang merasa kesulitan dalam menangkap pelajaran, stress, bosen bahkan sampai ada kasus siswa yang bunuh diri. Demikian pula dengan para orangtua yang juga mengalami kesulitan, sulit beli quwota, tidak punya alat komunikasi ditambah lagi ketidaksiapan orangtua dalam mendampingi anak. intinya bertambahnya beban orangtua baik secara fisik maupun materi dalam mengurus rumah tangga. Hal ini pula memicu orang tua menjadi stress bahkan ada orangtua yang sampai membunuh anaknya sendiri. Sebab dirasa sulit dalam mengajari anak. Begitu juga dengan para guru dan pihak sekolah merasa kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran terutama di daerah terpencil
Namun, di sisi lain persoalan wabah Covid -19 belum menunjukan tanda-tanda penurunan atau berakhir. Bahkan grafiknya terus naik. Sejumlah kepala daerah bahkan menghimbau untuk tidak datang ke daerahnya seperti kepala daerah kota Bandung, Bang Ridwan Kamil. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang dikutip sejumlah media nasional, mengatakan sebagian besar sekolah belum siap menyelenggarakan belajar tatap muka. Adapun pembukaan sekolah ini diserahkan pada kepala daerah, komite sekolah dan orangtua.
Melihat fakta ini, rencana akan dibuka kembali sekolah tatap muka menjadi kekhawtairan sendiri bagi orang tua, terlebih di daerah yang masih zona merah. Sebab, pemerintah pun tidak menjamin sepenuhnya terhadap pasien yang terkena covid. Masyarakat sendirilah yang mengobati dirinya sendiri. Ini artinya pemerintah kian berlepas tangan. Inilah watak asli dari sistem demokrasi kapitalisme. Peran pemerintah hanya sebagai regulator semata. ketika rakyat sakit, rakyat sendiri yang menanggung beban rumah sakit. Maka yang diuntungkan adalah mereka para kapital yang bermain dalam bisnis obat, rapid tes, SWAB, vaksin dan lain sebagainya.
Problem yang dihadapi saat pembelajaran jarak jauh ini juga dilatar belakasi oleh sistem yang rusak. Minimnya sarana prasarana pendukung, seperti tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata. Bukti kegagalan sistem ini untuk mensejahterakan dan meratakan kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat. Contohnya adanya gap antara ibu kota, kota dan desa. Apabila penguasa niatnya meriayah dan bukan bisnis, maka hal ini mudah dilakukan.
Terlihat jelas bahwa kualitas pendidikan kita selama ini. Baik dari sisi penguatan dan pengokohan pondasi anak yaitu akidah dan pemahaman agama yang begitu lemah. Bahkan tidak banyak berpengaruh. Ini bisa dilihat dari banyaknya kasus anak yang stress, bosen atau gabut istilah sekarang. Padahal, jika dibentengi dengan akidah dan pemahaman yang lurus, baik sekolah jarak jauh ataupun sekolah tatap muka sejatinya bernilai pahala di sisi Allah. Sekolah tidak hanya mencari nilai tapi juga keridhoan Allah dan keberkahan ilmu.
Dari sisi skill dan knowledge terkait teknis teknologi untuk optimasi pembelajaran via daring baik dari guru terutamanya dan orangtua yang mendampingi proses belajar dan juga siswa terlihat masih kurang. Ini akibat dampak dari minimnya kualitas pendidikan kita selama ini.
Inilah sejatinya wajah pendidikan dan sistem kapilatis. Politik pendidikan negara berkembang didesain agar tidak maju. Lulusannya hanya diukur dengan mendapatkan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan sebagai buruh. Ini dampak dari cacatnya ideologi kapitalisme sekularisme yang sifatnya menjajah. Menjadi pengendali peradaban melalui politik ekonomi, politik pendidikan, politik hankam, dan lain-lain.
Berbeda halnya dengan sistem pemerintah dalam Islam. Fungsi mereka jelas, adalah sebagai penjaga dan pelindung bagi umat. Penguasa diberikan amanah oleh rakyat untuk menjalankan seluruh peraturan perdasarkan Islam. penguasa dalam Islam sangat faham bahwa penjadi pemimpin adalah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akherat kelak.
Sehingga penguasa akan meriayah (mengurusi ) umat dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi benar-benar mengurusi rakyatnya untuk bisa membaca dan menulis. Dengan memerintahkan kepada para tawanan perang untuk mengajari anak-anak. Mereka bisa bebas setelah mengajar dengan waktu dan jumlah anak tertentu. Demikian pula dengan para sahabat. Seperti khalifah umar bin Khattab yang memberikan gaji guru masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas).
Jika dikalkulasikan, itu artinya gaji guru sekitar Rp 30.000.000. Tentunya ini tidak memandang status guru tersebut PNS atau pun honorer. Apalagi bersertifikasi atau tidak, yang pasti profesinya guru.
Begitu pula dengan urusan yang lainnya. Seperti ketika ada wabah, maka penguasa dalam Islam, siap dan sigap dalam menanganinya. Seperti ketika terjadi wabah Thoun di Syam. Maka Umar memberlakukan karantina wilayah Syam. Sedangkan wilayah yang lainnya membantu dan mensuplai semua kebutuhan penduduk Syam tersebut. Sehingga wabah berakhir. Demikian pula dengan hal lainnya. Segala sesuatu menyangkut kepentingan umat akan segera diselesaikan dan di tangani. kisah kuda yang terperosok dijalan adalah kisah nyata betapa Khalifah Umar bin Khattab benar-benar mengurusi umat-nya bahkan hewan sekalipun. Masyallah
Semoga tidak lama lagi umat islam memiliki pelindung yang amanah dalam naungan sistem negara Islam yang kafah.
Wa allah’alam bishshawab
COMMENTS