Gaya Baru dari Orde Baru ?

neo orba

Oleh : Suci Hati, S.M. | Aktivis Muslimah Medan

Rentetan tudingan bahwa rezim Joko Widodo identik dengan zaman Orde Baru alias Orba di era Presiden ke-2 RI Soeharto terus terdengar di momen satu tahun di dua periode kedua pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tudingan tersebut bukanlah yang pertama kali, tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pernah menyinggung soal gaya otoriter orde baru Jokowi dalam permohonan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan bahwa rezim Jokowi identik dengan Orba dilihat dari cara pemerintah merespons kritik publik, baik dari langkah mengondisikan media massa hingga mengkriminalisasi aktivis. "Karena saya dengar media yang sengaja ditahan dalam arti membatasi pemberitaan. "Kemudian, bagaimana kriminalisasi terhadap jurnalis, respons aparat terhadap masyarakat sipil mulai dari NGO, akademisi, kampus". Kemudian pemerintah memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menciptakan stabilitas keamanan dan politik.

Indikator terakhir, menurut Khoirul, terlihat dari 'perselingkuhan' antara kekuatan bisnis dan kekuasaan yang semakin vulgar terjadi. Menurutnya, perselingkuhan itu telah terlihat terjadi sejak pengesahan revisi UU KPK hingga pengesahan UU Minerba dan UU Ciptaker. (cnnindonesia.com, 21/10/2020). Yang terbayang publik tentang Orde Baru yakni kodisi kelam dan sulit. Rakyat tidak boleh menyampaikan pendapat/kritikan kepada penguasa, yang hanya presiden dan kelompoknya saja yang memiliki kekuasaan penuh secara otoriter dan represif serta setiap kebijakan yang dibuat identik dengan kekerasan di masa itu.

Jika di interpretasikan rentetan dari masa ke masa, sejak orde lama, orde baru dan era reformasi menunjukkan negeri ini belum mampu mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan. Enam tahun sudah masa dua periode kepemimpinan Jokowi, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil menggambarkan penguasa sebagai oligarki kekuasaan. Pemerintah dengan mudah menggunakan kekuasaanya dengan otoriter.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai gugatan ke MK oleh publik terkait UU Omnibus Law akan berakhir hampa bila kondisinya seperti itu terkait konflik kepentingan sedangkan MK tidak akan menguji UU Omnibus Law sebab telah mendapatkan suap (Republika.co.id, 11/10/2020). Bukti empirisnya dari pengesahannya UUD Ciptaker/Omnibus Law walaupun ditentang oleh kalangan masyarakat namun UUD tersebut tidak bisa terbantahkan. Dibalik gugatan ke MK hanyalah batu lemparan saja namun untuk keputusannya hak mutlak kembali kepada pemimpin negeri.

Kemudian antara rakyat dan pemimpin ibarat musuh, negara berperan represif bila suara-suara kritis rakyat menyinggung rezim, dianggap suara sumbang bermakna propokator, pemecah belah ataupun penyebar hoax hingga kritikan di sosial media pun bisa berujung pada penangkapan.

Bila kita telaah kembali fakta saat ini, Indonesia kini sudah mencederai makna musyawarah yang dianut sistem demokrasi itu sendiri, yakni dengan tidak lagi memihak kepada suara rakyat terbanyak namun lebih memihak kepada suara pemilik modal. Ironinya suara rakyat hanya digunakan untuk memilih kandidat-kadidat penguasa negeri, setelahnya suara rakyat ibadarat suara sumbang yang tidak didengar.

Inilah sistem demokrasi, melahirkan negara korporasi dan negara polisi (represif). Sikap kritis rakyat terhadap pemerintah dibungkam bila mengganggu kepentingan korporasi. Terbukti banyak standar ganda dalam menyikapi kritik rakyat. Dengan memanfaatkan kekuasaan, mudahnya mengkriminalisasi orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintahan.

Dalam pandangan Islam, negara bukan anti kritik. Islam menetapkan standar dan batasan yang baku dalam menyikapi perbedaan pandangan antara rakyat dengan penguasa. tidak ada standar ganda dalam melihat perbedaan pendapat, semua mutlak berdasarkan hukum syara.

Peran dan fungsi negara secara utuh untuk mengurusi urusan rakyatnya sesuai dengan hukum-hukum Allah. Sedangkan peran umat/rakyat melakukan koreksi kepada penguasa (muhasabah lil hukkam) agar tidak lari dari koridor syar'i. Bahwa Rasulullah bersabda. “Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran kepada penguasa yang lalim (HR. al-Hakim). Hadist tersebut menunjukkan adanya kewajiban dalam mengatakan kebenaran kepada penguasa dengan melakukan koreksi terhadap tindakannya yang telah mengabaikan kepentingan dan urusan rakyat. Maka untuk itu dianjurkan bagi rakyat terus berjuang mengungkapkan yang jelas dan terus mengkoreksi penguasa dan berani mengambil resiko yang mengakibatkan mengancam keselamatan jiwanya.

WalLahu a'lam bi ash-shawab.