Penguasa Ruwaibidhah Ciptakan Potensi Klaster Dangdutan

“Corona mukbang dan dangdutan!” begitulah kira-kira ungkapan satire yang menggambarkan kerumunan masa yang terjadi di Tegal

By Kanti Rahmillah, M.Si

“Corona mukbang dan dangdutan!” begitulah kira-kira ungkapan satire yang menggambarkan kerumunan masa yang terjadi di Tegal. Ribuan orang berdesakan dan berjoget di depan panggung megah tanpa protokol kesehatan.

Mirisnya, sang penyelenggara adalah wakil ketua DPRD. Alih-alih memberikan contoh, sang pejabat malah nekad tetap menyelenggarakan walau ijinnya telah dicabut.

“Ko Saya merasa sedang dikentuti” itulah respon Tere Liye melihat potensi klaster dangdutan yang diprakarsai oleh elit politik. Di tengah ratusan dokter dan nakes yang meregang nyawa demi menyelamatkan jiwa, para pejabat malah dengan entengnya menciptakan kerumunan masa.

Bersamaan dengan itu, viral video wawancara Najwa Shihab dengan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam video tersebut LBP menyampaikan bahwa Pilkada 2020 dipastikan akan tetap 

berlangsung di tengah pandemi.

Dalam acara tersebut, Mbak Nana, panggilan akrab Najwa Shihab, menayangkan cuplikan konser dangdutan dalam rangka kampanye pilkada. Tampaklah di sana ribuan orang berjoget dan berdesak-desakan tanpa protokol kesehatan.

Lucunya lagi, LBP menganggap Mbak Nana sedang memprovokasi dengan menayangkan video konser dangdutan di Pilkada. Walau sudah ditegaskan bahwa ini adalah fakta di lapangan, nyatanya Pilkada tetap akan terselenggara. Katanya demi rakyat, pertanyaanya rakyat yang mana?

Penguasa Ruwaibidhah tak Mengerti Permasalahan Umat

Alih-alih menjadi teladan, banyak dari para penguasa malah menganggap pandemi ini seperti “main-main”. Wajar saja masyarakat pun semakin tak peduli dengan protokol kesehatan lantaran pejabat publik nya pun demikian. Padahal, telah jelas angka kematian atas Covid-19 semakin tinggi. Rumah Sakit mulai penuh dan para Nakes sudah kewalahan.

Sudah lumrah dipahami bahkan oleh orang awam, bahwa untuk mencegah penyebaran Covid-19, tidak boleh ada kerumunan masa. Juga harus memperhatikan protokol kesehatan. pertanyaanya sekarang, apakah para pejabat tersebut tak memahami hal yang demikian?

Inilah yang oleh Rasulullah Saw. Sebutkan dalam hadistnya mengenai penguasa ruwaibidhah. Penguasa bodoh yang tak memahami persoalan umat. Hanya demi syahwat kekuasaan, mereka mengorbankan nyawa-nyawa manusia. Menjalankan amanahnya tanpa mengerti apa yang sedang dilakukannya.

Inilah hakekat dari penguasa Ruwaibidhah. Bahkan keberadaan meraka bukan hanya tak bermanfaat bagi umat, tapi juga mendatangakan kemudhorotan bagi manusia dan bangsa.

Buktinya, pilkada ngotot tetap dilakukan. Walaupun potensi penularan begitu besar. Apalagi kalo bukan pembawa kemudhorotan namanya.

Penguasa Ruwaibidhah Lahir dari Sistem Demokrasi

Kemudhorotan terbesar yang mereka lakukan adalah tak menggunakan syariat Islam dalam setiap kebijakannya. Sehingga aturan yang diterapkan seringkali tambal sulam dan malah menciptakan masalah baru.

Wajarlah mereka tak menerapkan syariat Islam dalam setiap keputusannya. Toh naiknya mereka ke pangku kekuasaan bukan semata untuk menjalankan amanat dari rakyat. Tapi untuk mengejar syahwat harta dan kuasa mereka.

Politik transaksional yang menjadi nafas politik dalam demokrasi, menghantarkan pada transaksi jual beli jabatan dan jual beli kebijakan. Seluruhnya bermuara pada pengambilan secara paksa atas hak-hak rakyat.

Eksploitasi oleh para korporasi asing, aseng dan asong tak mungkin bisa mulus tanpa ada bantuan ijin dari pihak birokrat. Siapa lagi kalo bukan mereka para pejabat. Dari tingkat daerah hingga pusat, sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan golongannya.

Begitulah karakter pemimpin yang diproduksi sistem demokrasi. Mereka ada untuk melanggengkan oligarki. Berkolaborasi dengan korporasi untuk menguasai negeri ini.

Karakter Pemimpin dalam Islam menciptakan kemaslahatan

Perilaku buruk para pejabat korup sudah bukan tontonan baru. Masifnya keberadaan mereka, menjadi bukti nyata bahwa keberadaan mereka memang dipelihara.

Berbeda dengan sistem Islam yang akan menghilangkan perilaku buruk para pejabatnya. Karena sejatinya, syariat adalah satu-satunya aturan yang tepat bagi terselesaikannya permasalahan manusia. maka wajar jika urusan umat tak selesai hari ini, karena landasan aturan negeri ini bukan syariat.

Aturannya yang bersumber dari sang pembuat manusia menjadikan sistem ini sesuai dengan fitrah manusia.

Misalnya, Islam tak memberi gaji pada para pemangku kebijakan. Mereka hanya diberi tunjangan sesuai kebutuhannya. Dari aturan ini saja, akan tereliminir manusia yang dalam niatnya ingin berlimpah harta.

Hanya manusia yang faqih terhadap ilmu agamanya dan piawai dalam mengatur umat saja lah yang akan maju mengambil amanah besar ini. Hal demikian merupakan dorongan yang kuat dari keimanannya. Mereka ingin memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan agama dan umatnya.

Karena sesungguhnya, Allah SWT telah menjanjikan syurga berlipat bagi penguasa yang amanah. Dan Allah SWT haramkan surga bagi penguasa yang lalai terhadap urusan umatnya.

"Tidaklah seorang hamba yang Allah minta dia mengurus rakyat, dia mati pada hari di mana dia menipu (mengkhianati) rakyatnya kecuali Allah haramkan baginya surga” (HR al-Bukhari dan Muslim).