BARU DILAUNCHING GELORA KEHILANGAN 'GAIRAH' KARENA MENDUKUNG DINASTI POLITIK REZIM ZALIM ?

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia disebut memutuskan mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Kota Solo dan Bobby Nasution

PDIP DAN NALAR SUMBU PENDEK

PAK MAHFUD, JUSTRU INDUSTRI HUKUM ITU PRODUK REZIM. ANDA JANGAN MENAMPAR MUKA SENDIRI

KAMI INGIN JADI UMATNYA NABI MUHAMMAD SAW, BUKAN UMATNYA MAHFUD MD

Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia disebut memutuskan mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Kota Solo dan Bobby Nasution di Pilkada Kota Medan. Partai besutan sang 'Penikmat Demokrasi' Anies Matta ini, tak kuasa untuk keluar dari platform pragmatisme politik dalam sistem demokrasi.

PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim dukungan Gelora ke Gibran dan Bobby atas dasar persahabatan Waketum Gelora Fahri Hamzah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, sebelumnya Fahri Hamzah dikenal publik 'paling keras' mengkritik Jokowi.

Memang benar, ada perubahan sikap Fahri Hamzah pasca deklarasi partai Gelora. Fahri, tak mampu menghindari pragmatisme politik, dimana dia harus merapat ke kubu rezim jika ingin partainya selamat.

Proses awal yang paling berdarah bagi partai, adalah memastikan partai lolos verifikasi dan bisa ikut Pemilu. Mendirikan partai tapi tidak ikut Pemilu, itu sama saja mengunci diri dari peluang kekuasaan. Dan itu tak mungkin terjadi, sebab partai politik didirikan memang untuk tujuan kekuasaan.

Jadi, omongan Ketua Bidang Pemenangan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto (pacul) yang menyebut dukungan Gelora karena motif persahabatan Fahri Hamzah dan Jokowi, omong kosong saja. Yang benar adalah, semua semata karena motif kekuasaan.

Fahri butuh partainya lolos Pemilu, dan Fahri faham semua otoritas lembaga Negara termasuk KPU ada dibawah kendali Presiden. Fahri wajib mengikuti jejak Yusril yang merapat ke Jokowi, setelah PBB dipersoalkan KPU dan nyaris tak lolos seleksi untuk ikut Pemilu.

Dalam politik demokrasi, 'menjilat' agar bisa mendapat Kekuasaan itu halal. setelah berkuasa, barulah dibuat perhitungan. Sikap kritis akan kembali muncul untuk menunjukkan eksistensi diri seolah konsen membela umat.

Jadi, jika ingin merubah kondisi bangsa tetapi masih menggunakan demokrasi, dipastikan akan terjerat oleh sistem dan menjadi bagian dari kekuasaan zalim. Jangankan melawan, mengambil posisi berbeda dengan rezim saja akan kesulitan.

Bagi umat, arah baru yang dijanjikan Gelora menjadi tidak menggairahkan. Umat kehilangan gairah, hopless ketika gelora menyatakan dukungan pada perpanjangan dinasti rezim zalim.

Arah baru mewujud menjadi arah ragu yang ambigu. Tak ada kejelasan sikap dan posisi, antara kebenaran dan kebatilan. Antara konsisten bersama Umat atau berada disisi rezim zalim.

Gelora yang jelas tidak berplatform Islam, partai terbuka, tak akan memberi harapan bagi Umat. Gelora sedang dalam dilema, antara mempertahankan elektabilitas atau legalitas.

Pada tahap awal ini, nampaknya Gelora lebih memilih legalitas, yakni keabsahan untuk menjadi partai peserta Pemilu. Dan hal itu, tak mungkin terwujud kecuali harus merapat ke kubu Rezim.

Soal elektabilitas, urusan belakangan. Kalau sudah resmi menjadi partai politik peserta Pemilu, mudah saja bagi Gelora untuk menginstruksikan Fahri Hamzah agar kembali menjadi 'Bocah Nakal', mengkritik kebijakan rezim. Sebab, semua politisi juga tahu saat ini mengambil posisi berseberangan dengan rezim jelas berimbas pada peningkatan elektabilitas. [].