Karena berupaya mengungkap kebenaran di masa lalu, penayangan film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) semestinya didukung, bukan malah
Karena berupaya mengungkap kebenaran di masa lalu, penayangan film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) semestinya didukung, bukan malah diblokir. Sehingga banyak pihak termasuk jurnalis Tabloid Media Umat Joko Prasetyo menyayangkan sikap pemerintah seolah menghalangi generasi sekarang menggali sejarah Islam yang telah dikubur para penjajah. "Mestinya ini didukung oleh semua pihak, seperti apa kebenaran masa lalu. Tapi, pemerintah malah mengubur itu," ujarnya dalam kajian Islam online ROTASI (Ruang Opini Tematik Seputar Islam): Film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) Ungkap Hubungan Khilafah dengan Nusantara, Jumat (21/8/2020) di halaman (panpage) Facebook Dakwah Tangerang Bersyariah.Menurut Om Joy, begitu sapaan akrabnya, pemerintah sampai tiga kali berupaya mengubur dengan cara memblokir saat penayangan itu berlangsung. Di setiap kali pemblokiran tertera tulisan “ada keluhan hukum dari pemerintah”. Untung saja panitia JKDN sigap dengan tim IT-nya. Setiap kali diblokir, tim IT dapat mengatasinya sehingga acara tersebut dapat ditonton sampai akhir oleh 60 ribu pirsawan dari 273 ribuan warganet yang telah mendapatkan tiket.Jika memang pemerintah tidak sepakat dengan film JKDN, seharusnya pemerintah menonton dan membantah isi film JKDN dengan argumentasi dari sejarawan yang berseberangan dengan film ini. "Bagaimana bisa membantah, jika pemerintah belum menonton film ini?" ungkapnya.Om Joy mengingatkan bahwa dulu penjajah datang ke Nusantara selain menjajah negeri ini juga mengubur jejak khilafah dengan Nusantara yang ternyata memiliki hubungan yang sangat erat. "Penjajah datang menguburnya, sehingga generasi sekarang tidak tahu kalau nenek moyangnya dulu open mind dan menerima kebenaran Islam," pungkasnya.[ts] Reporter: Ika Mawar
COMMENTS