RUU HIP berakhir antiklimaks dengan masuknya RUU BPIP sebagai penggantinya. Kenapa antiklimaks ? Sebab, berubahnya RUU HIP menjadi RUU BPIP, termasuk berubahnya RUU inisiatif DPR menjadi ajuan Pemerintah, tak akan meredakan tuntutan umat pada dua isu utama : bubarkan Partai pengusung RUU HIP dan proses hukum inisiatornya.
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H. | Aktivis, Advokat Pejuang Khilafah
RUU HIP berakhir antiklimaks dengan masuknya RUU BPIP sebagai penggantinya. Kenapa antiklimaks ? Sebab, berubahnya RUU HIP menjadi RUU BPIP, termasuk berubahnya RUU inisiatif DPR menjadi ajuan Pemerintah, tak akan meredakan tuntutan umat pada dua isu utama : bubarkan Partai pengusung RUU HIP dan proses hukum inisiatornya.
Peserta demonstrasi dari sejumlah elemen termasuk yang terhimpun dalam ANAK NKRI tentu tak akan puas dipingpong, hanya diganti nama dan inisiatif eksekutif, meskipun dijanjikan dengan substansi berbeda. Tuntutan pembubaran PDIP dan proses hukum terhadap inisiator RUU HIP, nampak jelas menjadi arus tuntutan aksi disamping beberapa tuntutan lainnya.
PDIP nampaknya ingin segera keluar dari "lumpur politik RUU HIP" yang diproduksinya sendiri. RUU HIP yang awalnya bisa dijadikan "Alat Gebuk Politik" melalui Otoritas selaku penafsir Pancasila, justru menjadi lumpur maut yang menenggelamkan PDIP.
Manuver politik itu terbaca, ditelanjangi, bahkan dijadikan senjata Politik untuk menuntut balik PDIP agar bertanggung jawab atas semua kekisruhan. Bahkan, tuntutan itu hingga pembubaran PDIP dan proses hukum pada inisiator RUU HIP.
Sejauh ini, baru Hasto Kristiyanto dan Rieke Diah Pitaloka yang diadukan ke Polda Metro Jaya. Jika PDIP tidak segera keluar dari lumpur politik RUU HIP, bukan mustahil akan muncul gerakan kolosal yang melaporkan sejumlah Kader PDIP diseluruh wilayah Indonesia.
Dengan kekuasaannya, PDIP tentu bisa menyetop laporan agar tidak dikeluarkan LP atau ditingkatkan ke penyelidikan. Namun, secara politik ini menjadi pukulan yang pasti akan merontokkan kredibilitasnya dan elektabilitas PDIP. Padahal, sejumlah agenda kontestasi politik sudah didepan mata.
Maka wajar, jika Puan Maharani mencoba melempar tali ke arah kayu yang dibawa eksekutif, yakni RUU BPIP. Puan, berusaha membawa PDIP keluar dari lumpur politik RUU HIP yang terus-menerus menyedot energi PDIP, agar segera "mentas", menepi dan membersihkan diri, dengan meminta segenap rakyat menyudahi polemik RUU HIP, serta bersatu padu mengarahkan energi dan perhatian rakyat pada Pandemi Covid-19.
Puan mau cuci tangan, seolah-olah polemik RUU HIP diciptakan oleh Umat. Padahal, Umat Islam hanya melakukan gerakan kounter politik atas RUU HIP yang ditelurkan PDIP.
Diawal polemik, berulangkali Pemerintah dan DPR diminta menarik RUU HIP dan fokus pada urusan Pandemi Covid-19. Nyatanya, Presiden hanya menundanya tanpa mengirim surpres dan PDIP tetap ngotot ingin melanjutkan RUU HIP menjadi RUU PIP.
Jadi ketika RUU BPIP diluncurkan Presiden dengan mengutus Mahfud MD dkk, hal ini bukan berarti Pemerintah menampung dan mengikuti kehendak publik. Pemerintah, hanya "bertugas" mencarikan "EXIT STRATEGI" bagi PDIP agar keluar dari lumpur politik RUU HIP. Lumpur hidup yang terus menarik PDIP ke jurang yang makin dalam.
Selain itu, PDIP juga butuh menyelamatkan muka karena malu RUU HIP yang ngotot diperjuangkan ditentang umat. Exit strategi ini, diharapkan juga dapat menyelamatkan muka partai karena "Gagal Ngotot" mengesahkan RUU HIP, namun bukan karena tekanan publik tapi dapat berdalih karena adanya surat presiden yang mengirim RUU BPIP ke DPR.
Sayangnya, exit strategi ini tak mampu menghapus memori PDIP sebagai pengusung RUU HIP. PDIP memiliki visi misi pancasila Mahzab Soekarno bukan Pancasila NKRI. Oknum PDIP ada dibalik rencana mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.
Disaat PDIP sedang mencari jalan keluar dari lumpur politik RUU HIP, saya berkeyakinan segenap elemen umat Islam yang menuntut PDIP dibubarkan, juga sedang berfikir keras menyiapkan strategi lain, untuk membongkar semua muslihat dibalik RUU HIP dan RUU BPIP, termasuk menguak ada misi apa dibalik semua kekisruhan Politik di negeri ini. [].
COMMENTS