Dakwah Politik
Dakwah adalah aktivitas menyeru manusia kepada Al Khair, yakni Islam, melalui ajakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Aktivitas dakwah adalah aktivitas yang telah diwajibkan Allah SWT kepada segenap kaum muslimin.
Allah SWT berfirman :
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." [Ali Imran : 104].
Dari An Nu’man bin Basyir rahiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِى أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِى نَصِيبِنَا خَرْقًا ، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا . فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا
“Perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian berada di bagian atas dan sebagiannya lagi di bagian bawah kapal tersebut. Yang berada di bagian bawah kala ingin mengambil air, tentu ia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, “Andaikata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita.” Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun, jika orang bagian atas melarang orang bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu.” (HR. Bukhari no. 2493).
Dakwah kepada Penguasa, dakwah agar penguasa menerapkan Islam, menerapkan kebijakan berdasarkan hukum Islam, memerintah manusia melalui kekuasaan agar menjalankan perintah Allah SWT, memerintah manusia melalui kekuasaan agar menjauhi larangan Allah SWT, adalah dakwah yang paling utama.
Sebab, Kekuasaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kebaikan ditengah manusia. Sebaliknya, kekuasaan juga menimbulkan dampak yang sangat buruk, jika dijalankan dengan mengabaikan hukum Allah SWT.
Dakwah kepada penguasa, dakwah melakukan koreksi pada kekuasaan, memiliki dampak signifikan disebabkan :
Pertama, kekuasaan adalah Kiyan Tanfidzi, yakni Institusi pelaksana hukum yang memiliki otoritas penuh untuk memaksa manusia untuk menjalankan kebijakan dan peraturan yang ditetapkannya. Realitas Kekuasaan, berbeda dengan institusi organisasi lain diluar kekuasaan yang tak memiliki kewenangan untuk memaksa manusia untuk tunduk kepadanya.
Karena itu, setiap kebijakan dan pengaturan yang baik akan memaksa seluruh manusia menjadi baik. Sebaliknya, setiap kebijakan dan pengaturan yang buruk juga akan memaksa seluruh manusia menjadi buruk, dan berakibat pada kemudharatan dan kebinasaan.
Kedua, kekuasaan adalah satu-satunya jalan yang benar untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah. Kekuasaan, adalah metode praktis untuk menerapkan syariat Islam sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Sepanjang perjalanan dakwah Rasulullah SAW periode Mekkah, selain dimaksudkan untuk menginternalisasi akidah Islam, mengejawantahkan syariat Islam dalam kehidupan komunal dengan para sahabat, juga berorientasi untuk mencari kekuasaan dalam rangka menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia, sehingga syariah Islam benar-benar dapat wujud menjadi rahmat bagi semesta alam.
Karena itu, dakwah yang berorientasi pada politik, pada kekuasaan, akan menyampaikan Pengemban Dakwah pada tampuk kekuasaan dan pada akhirnya dapat menerapkan Islam melalui thariqah Kekuasaan.
Sementara dakwah tentang seruan pada moral, akhlak, kebajikan individual, dakwah yang menyeru kepada Allah SWT dalam konteks ibadah mahdah, seberapapun intensif dilakukan, tidak akan pernah dapat mengantarkan pada tampuk pemerintahan dan kekuasaan.
Atas pertimbangan tersebut, sebuah jamaah yang telah mendeklarasikan diri sebagai partai politik, wajib memprioritaskan amaliyah-amaliyah dakwah politik, yakni aktivitas dakwah amar Ma'ruf nahi Munkar, yang menyeru Penguasa agar menerapkan Islam dan mengingatkan penguasa tentang bahaya dan dosa mengabaikan dan menelantarkan Syariah Islam.
Dakwah politik ini, wajib menjadi prioritas aktivis jama'ah politik, tidak boleh disimpangkan atau dibengkokkan pada aktivitas dakwah lainnya, meskipun secara umum aktivitas dakwah tidak dibatasi. Maksudnya adalah, bahwa semua aktivitas dan kegiatan yang diadopsi oleh jama'ah dakwah politik, wajib menjadikan dakwah politik sebagai skala prioritas bahkan amaliyah utama dalam kegiatannya.
Untuk itu penting untuk menerapkan kaidah "meletakkan garis lurus disamping garis bengkok" melalui berbagai kerangka pemikiran, sebagai berikut :
Pertama, bahasan-bahasan pembinaan dan pengkaderan dakwah sebuah gerakan jamaah dakwah politik wajib menjadikan politik sebagai bahasan utama. Tak boleh, ada jamaah dakwah yang menganggap sepele pembahasan politik, seraya justru asyik dengan pembahasan bab Fiqh yang sebenarnya telah banyak dibahas dan berserakan dalam berbagai literatur khasanah keilmuan Islam, dan banyak dibahas oleh jama'ah dakwah yang tidak spesifik menisbatkan diri sebagai jama'ah dakwah politik.
Pembahasan politik ini bisa berkaitan dengan realitas politik kekinian, yakni bagaimana Penguasa melakukan berbagai pengaturan bagi urusan umat, apa kekurangan bahkan makar apa dibalik pengaturan itu, dampaknya bagi umat, serta pembahasan solusi teknis menurut pengaturan yang ada.
Selanjutnya, pembahasan politik dimaksud juga harus diarahkan bagaimana pandangan syariah Islam terhadap masalah yang berkenaan, bagaimana rincian syariah Islam terhadap masalah yang berkenaan, termasuk solusi Islam dan rincian teknis penyelesaian persoalan terhadap masalah berkenaan.
Misalnya dalam kasus Pandemi Covid-19, kita bisa mengkritisinya kebijakan PSBB yang diambil dan bukannya Karantina Wilayah (Lockdown), abainya jaminan pemerintah atas kebutuhan dasar orang dan hewan dimasa Pandemi, padahal UU mewajibkan hal itu. Buruknya pengelolaan dan pengaturan Pemerintah dalam menangani Pandemi, baik dalam soal penanganan dan penyembuhan orang yang terinfeksi Covid-19, maupun tindakan pencegahan dan antisipasi agar Covid-19 tidak menyebar sehingga terjadi pemutusan rantai transmisi penyebaran Covid-19.
Selanjutnya, dalam aspek pandangan syariah kita bisa jelaskan bahwa methode praktis untuk menghadapi Pandemi adalah dengan melakukan Lockdown, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW. Secara praktis, penanganan pandemi di era Khalifah setelah Rasulullah SAW juga bisa dijadikan sebagai rujukan. Dan, perlu juga menyampaikan rincian pendapat ahli tentang masalah pandemi ini, agar kebijakan penanganan pandemi benar-benar _base on sains_, yakni menyandarkan pada ayat-ayat Kauniyah.
Kedua, hindari pembahasan isu yang tak terkait politik apalagi jika itu akan memburamkan perhatian Umat pada berbagai pengaturan yang berpotensi disalahgunakan oleh penguasa. Pembahasan yang tak relevan dan cenderung melenakan, akan menutupi berbagai makar yang dilakukan penguasa.
Misalnya saja, disituasi Pandemi, terbitnya Perppu Covid-19, rencana New Normal, pengesahan UU Minerba, pembahasan RUU HIP, Pengemban Dakwah bahkan difasilitasi oleh struktur jamaah dakwah (meskipun tidak menggunakan lembaga resmi jamaah), justru membuat kajian tentang poligami, trik dan tips.
Ini adalah pembahasan yang melenakan, bahkan mengaburkan hakekat urgensi dakwah politik baik terhadap umat juga terhadap aktivis Pengemban Dakwah.
Disaat situasi negara gonjang-ganjing dengan isu Pemakzulan dimasa Pandemi, aktivitas jamaah dakwah justru sibuk mengadakan kajian tentang bagaimana Syirkah dalam pandangan Islam.
Disaat RUU HIP sedang massif ditentang publik, yang merupakan kesempatan emas bagi jama'ah dakwah untuk berinteraksi dan menyatu bersama umat, jama'ah dakwah malah memunculkan kajian atau asyik membahas kajian tentang membentuk keluarga SAMARA.
Bahkan, Syaikh Taqiyuddin an Nabhani memberikan contoh ekstrim, yakni ketika Palestina diserang Yahudi La'natullah, para pengemban dakwah justru membuat kajian keutamaan itikaf didalam Masjid. Ini tidak boleh.
Ketiga, arahkan semua kajian dakwah baik fiqh apalagi Siyasah, fokus dan mengarah pada kebijakan Penguasa. Semua uslub yang memungkinkan bisa ditempuh, sepanjang mampu merealisir tujuan Khasyful Khutath dan Kifah Siyasi, yang tujuan utamanya adalah mendelegitimasi kekuasaan zalim (Darbul 'Alaqot).
Contoh, keluarnya PP Tapera menjadi pintu pembahasan fiqh, misalnya bagaimana hukumnya menjadi peserta Tapera. dibongkar hakekat Tapera adalah asuransi, dijelaskan hukum-hukum asuransi, dan bagaimana perspektif Islam memandang kewajiban Negara memenuhi kebutuhan hidup dasar rakyat khususnya terkait papan.
Kajian politik wajib dibuat up to date, sehingga pemahaman dakwah pada realitas politik kekinian dapat dijadikan kerangka acuan untuk menggiring opini dan mengarahkan pemikiran Umat agar terkerangka dalam persepektif Islam. Sebab, kecepatan dan ketelitian analisis, kecepatan membuat kerangka persepektif, dan kemudian mengintensifkan kerangka pemikiran itu ditengah masyarakat, akan lebih berpengaruh menggoyang ikatan-ikatan masyarakat yakni Mafahim, Maqayis dan Qonaat yang menggelayuti benak umat agar berubah dan menjadi Mafahim, Maqayis dan Qonaat yang Islami.
Demikian, kerangka pemikiran untuk menetapkan amalan Prioritas jamaah dakwah yang telah mendeklarasikan sebagai partai politik. Kerangka ini perlu kembali kita ingat, agar amalan dakwah jama'ah tidak melenceng dan keluar dari pakem dakwah politik, menjadi jamaah Khairiyah, atau yayasan-yayasan yang fokus pada tema-tema kemanusiaan.
Prioritas amal ini bukan berarti menghalangi Pengemban Dakwah untuk memahami dan mendakwahkan seluruh nilai ajaran Syariah. Sama sekali bukan itu tujuannya. Sebab, dakwah berlaku umum untuk semua kebajikan yang diterapkan Syariah.
Namun, kerangka amalan Prioritas ini adalah amalan yang diadopsi jamaah (bukan individu), diakadkan untuk merealisir tujuan jamaah, yakni mendapatkan dukungan Umat dan Ahlun Nusroh, agar dakwah dapat segera beranjak dari dakwah yang diemban jamaah menuju dakwah yang diemban Daulah. [].
Contoh, keluarnya PP Tapera menjadi pintu pembahasan fiqh, misalnya bagaimana hukumnya menjadi peserta Tapera. dibongkar hakekat Tapera adalah asuransi, dijelaskan hukum-hukum asuransi, dan bagaimana perspektif Islam memandang kewajiban Negara memenuhi kebutuhan hidup dasar rakyat khususnya terkait papan.
Kajian politik wajib dibuat up to date, sehingga pemahaman dakwah pada realitas politik kekinian dapat dijadikan kerangka acuan untuk menggiring opini dan mengarahkan pemikiran Umat agar terkerangka dalam persepektif Islam. Sebab, kecepatan dan ketelitian analisis, kecepatan membuat kerangka persepektif, dan kemudian mengintensifkan kerangka pemikiran itu ditengah masyarakat, akan lebih berpengaruh menggoyang ikatan-ikatan masyarakat yakni Mafahim, Maqayis dan Qonaat yang menggelayuti benak umat agar berubah dan menjadi Mafahim, Maqayis dan Qonaat yang Islami.
Demikian, kerangka pemikiran untuk menetapkan amalan Prioritas jamaah dakwah yang telah mendeklarasikan sebagai partai politik. Kerangka ini perlu kembali kita ingat, agar amalan dakwah jama'ah tidak melenceng dan keluar dari pakem dakwah politik, menjadi jamaah Khairiyah, atau yayasan-yayasan yang fokus pada tema-tema kemanusiaan.
Prioritas amal ini bukan berarti menghalangi Pengemban Dakwah untuk memahami dan mendakwahkan seluruh nilai ajaran Syariah. Sama sekali bukan itu tujuannya. Sebab, dakwah berlaku umum untuk semua kebajikan yang diterapkan Syariah.
Namun, kerangka amalan Prioritas ini adalah amalan yang diadopsi jamaah (bukan individu), diakadkan untuk merealisir tujuan jamaah, yakni mendapatkan dukungan Umat dan Ahlun Nusroh, agar dakwah dapat segera beranjak dari dakwah yang diemban jamaah menuju dakwah yang diemban Daulah. [].
Oleh : Ahmad Khozinudin
[Materi HS, disampaikan pada Ahad, 14 Juni 2020]
COMMENTS