Bantuan presiden
Oleh : Siti Rima Sarinah
Bantuan sosial (Bansos) berupa pembagian sembako yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada warga Kota Bogor sebanyak 200 paket berupa 5 kg beras per paketnya. Paket sembako dibagikan melalui staf kepresidenan yang didampimgi oleh Kapolsek Bogor Utara pada Sabtu 2/5/2020. Kali ini yang kebagian mendapatkan paket sembako tersebut adalah Kelurahan Bantarjati dan Tegal gundil, kecamatan Bogor Utara. Pembagian sembako ini diharapkan dapat meringankan beban warga ditengah pandemi Covid-19 di Kota Bogor. https://www.radarbogor.id/2020/05/02/jokowi-kembali-bagi-bagi-sembako-kepada-warga-bogor/
Sejumlah bantuan dari pemerintah mulai mengalir ke masyarakat, bukan hanya bansos tetapi juga ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 500 ribu dari APBD Kota Bogor. Namun sayangnya terjadi kesemrawutan dan kekisruhan pendataan penerima bansos bagi warga yang terdampak Covid-19 dikota Bogor yang menuai reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Dikarenakan BLT masih banyak yang salah sasaran, sebagian besar penerima BLT tersebut adalah orang yang mampu, pemilik warung kelontong atau pekerja formal. Padahal masih banyak yang lebih berhak mendapatkan BLT, antara lain seperti usia lanjut tak bekerja, dan korban PHK/dirumahkan sejak wabah Covid-19 terjadi.
https://jabar.sindonews.com/read/14595/701/warga-kota-bogor-pemilik-toko-kelontong-dan-pekerja-formal-dapat-bansos-corona-1588388748
Sejak adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan seluruh sendi-sendi perekonomian masyarakat, apalagi sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah semakin kesulitan untuk mencari sumber penghasilan dan bahkan harus tinggal dirumah karena mematuhi kebijakan PSBB tersebut. Sehingga adanya bansos merupakan "angin segar" bagi masyarakat kecil yang berharap bantuan tersebut untuk dapat menghilangkan rasa lapar di tengah pandemi.
Namun sayangnya harapan masyarakat bahwa bansos akan membantu perekonomian mereka dikala pandemi hilang seketika, tatkala bansos tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terdampak covid-19, melainkan hanya segelintir orang yang mendapatkan. Penerimaan bansos ini tentu menuai polemik ditengah masyarakat karena penerima bansos banyak yang salah sasaran. Ketidakjelasan pendataan terhadap warga yang seharusnya mendapatkan bansos, menjadi salah satu penyebab terjadinya bansos salah sasaran. Belum lagi ditambah syarat administrasi yang berbelit semakin menyusahkan masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan. Disisi lain banyak masyarakat yang mampu rela disebut miskin demi mendapatkan bantuan tersebut.
Efek pandemi ini pada hakekatnya tidak hanya dirasakan oleh orang miskin saja, tetapi juga dirasakan oleh semua orang termasuk orang kaya. Dalam kondisi seperti ini seharusnya pemerintah harus berperan aktif untuk menanggulangi berbagai hal yang diakibatkan adanya pandemi. Dan yang sangat urgent adalah bagaimana pemerintah harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat agar bisa tetap bertahan dikala pandemi. Memberikan bantuan sosial yang bersifat sementara, tidak merata, salah sasaran dan tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan bantuan tersebut bukanlah solusi yang tepat, melainkan seharusnya pemerintah bukan hanya membagi-bagikan bansos tetapi menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Sebagai contoh yang terjadi di Turki yang membagikan paket makanan setiap harinya dimasa pandemi yang diperuntukkan bagi rakyatnya dan memastikan fakir miskin takkan kelaparan, serta pemerintah Turki mengeluarkan paket stimulus ekonomi sejumlah 100 miliar lira Turki atau sekitar US$ 15,4 miliar atau setara dengan Rp 250 triliun untuk menanggulangi dampak ekonomi dari virus Covid-19.
Dan bagaimana dengan pemerintah Indonesia, berapa dana yang dianggarkan pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi dan untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat dimasa pandemi? Tentu saja jawabnya
tidak ada. Pemerintah hanya mencukupkan dengan memberikan bansos kepada rakyatnya, menerapkan kebijakan PSSB dan kebijakan lainnya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, sementara masyarakat dibiarkan secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Walhasil berapa banyak diberitakan dimedia banyak rakyat yang harus kehilangan pekerjaan, tempat tinggal dan kelaparan karena tidak sanggup membayar kontrakan dan membeli makanan untuk keluarganya karena tidak memiliki pekerjaan. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tidak sanggup menanggung beban hidup dimasa pandemi.
Inilah potret kepemimpinan yang lahir dari sebuah sistem kapitalis sekuler yang bathil, yang hanya menganggap rakyat sebagai beban bagi negara bukan untuk diriayah hajat hidupnya. Yang dalam kepemimpinan menjadikan untung rugi sebagai tolak ukurnya ketika berhadapan dengan urusan rakyat. Kalaupun terlihat membantu rakyat, pastinya karena ada maksud terselubung dibaliknya, baik untuk pencitraan atau agar rakyat menganggap bahwa rezim ini peduli terhadap permasalahan rakyat.
Berbeda halnya dengan kepemimpinan yang lahir dari sistem Islam, yang menjadikan landasan kepemimpinan bersumber dari keimanan dan ketakwaan seorang hamba yang selalu merasa takut atas pertanggungjawaban kelak, jika dalam kepemimpinannya ada rakyat yang terdzolimi. Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin telah memberikan suri teladan bagaimana seharusnya gambaran seorang pemimpin yang peduli dengan urusan rakyatnya, karena memahami betul bahwa kepemimpinan mereka adalah amanah yang harus dipikulnya yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Sejarah telah mencatat bagaimana upaya yang dilakukan Khalifah Umar Bin Khattab dalam menanggulangi wabah yang dialami rakyatnya dengan menerapkan berbagai kebijakan agar rakyat tetap terjamin kebutuhan pokoknya agar dapat bertahan ditengah wabah. Dengan melibatkan seluruh pejabat negara untuk membantu menyiapkan bahan makanan, bahkan Umar sebagai Khalifah membiarkan dirinya menahan lapar dengan hanya makan roti dan minyak. Hal ini dilakukan semata-mata karena konsekuensinya sebagai seorang pemimpin yang hanya fokus untuk mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya.
Islam telah menggariskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat merupakan tanggung jawab dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaminnya. Negara harus memastikan bahwa setiap individu rakyat mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara layak dengan melakukan pendataan dan terus mencari tahu apakah ada rakyat yang berhak yang tidak terdata atau bahkan mereka tidak mau menunjukkan kekurangannya. Sebab membiarkan ada yang miskin dan tidak mendapatkan bantuan karena mereka tidak mengajukan diri adalah merupakan bagian dari kelalaian pemerintah. Semua diperlakukan sama sebagai warga negara yang berhak mendapatkan haknya dari negara tanpa direndahkan dan disengsarakan dengan mekanisme yang berbelit.
Demikianlah mekanisme Islam dalam menangani pemenuhan dan menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Yang sangat berbeda jauh dengan penanganan yang dilakukan oleh kepemimpinan didalam sistem sekuler kapitalis. Sudah saatnya kita beranjak menuju pada sistem Islam (Khilafah) dimana sistem ini telah terbukti mampu melahirkan para pemimpin yang amanah dan tulus mengurus rakyat tanpa meminta imbalan sedikitpun. Semuanya dilakukan semata-mata mengharapkan pahala dan keridhoan dari RabbNya. Wallahu A’lam.
COMMENTS