Rapat Nasional Advokat dan Sarjana Hukum Muslim
Oleh : Ahmad Khozinudin, SH | Ketua LBH Pelita Umat
Salah satu latarbelakang diselenggarakannya Rapat Nasional Advokat dan Sarjana Hukum Muslim Indonesia Tahun 2020 ini adalah adanya Situasi pandemik Covid-19 yang secara faktual telah mengguncang tatanan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, bahkan tatanan dunia.
Dalam konteks tatanan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, kita bisa saksikan sistem ketatanegaraan kita begitu ringkih, tak siap dan tak didesain secara utuh untuk menghadapi segala situasi dan kondisi.
Konstitusi kita tak mampu menjawab secara utuh dan menyeluruh, keadaan-keadaan masa depan yang belum terjangkau akal, yang belum terjadi, sehingga nampak tergopoh-gopoh menghadapi situasi pandemik.
Terbitnya Perppu No. 1 tahun 2020, adalah bukti nyata Konstitusi yang disusun para pendiri bangsa, yang telah dilakukan penyempurnaan (amandemen), ternyata tak sanggup memberikan jawaban atas soalan yang terjadi di masa depan, dalam hal ini tak memiliki jawaban utuh bagaimana menghadapi situasi pandemik.
Turunan Konstitusi, yakni UU hanya memberi jawaban bagaimana tindakan negara jika terjadi keadaan genting, darurat kesehatan.
UU nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan hanya mampu menjawab ihwal kegawatdaruratan Kesehatan, namun tak memberi jawaban utuh dan menyeluruh atas dampak dari kegawatdaruratan Kesehatan, baik dibidang ekonomi, politik, sistem keuangan, hukum, dan sosial kemasyarakatan.
Wabah virus Corona juga telah meluluhlantakkan bangunan persatuan, empati dan kohesi berbangsa. Wabah bukannya menjadikan bangsa ini makin erat, makin bersatu, saling menanggung karena dorongan saling senasib, justru yang terjadi sebaliknya.
Secara struktural, pemerintahan berjalan sendiri-sendiri, tak ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, antara departemen dan kementerian terkait, akhirnya keadaan ini menimbulkan kebijakan yang tumpang tindih.
Karena tidak adanya koordinasi, sinkronisasi, dan keselarasan Kebijakan ditingkat Desesion Makers, muncul protes dari sejumlah kepala daerah bahkan hingga tingkat kepala desa.
Protes dilayangkan bahkan tidak lagi menggunakan jalur birokrasi yang ada, tetapi dibuat secara terbuka dalam bentuk video, yang isinya mengkomplain kinerja atasan, dan beredar luas diberbagai platform sosial media.
Kritik sejumlah kepala daerah dan kepala desa atas kebijakan Bansos baik dalam bentuk sembako atau BLT yang diunggah keruang publik, jelas bukan tanpa sebab.
Titik kejengkelan dan kulminasi kemarahan pada taraf yang akut, membuat sejumlah kepada daerah dan kepala desa mengambil opsi kritik terbuka, ketimbang berkorespondensi secara birokratis atau menghadap atasan langsung.
Jika tidak disikapi secara Arif dan bijak, jika tidak segera diambil Kebijakan yang sesuai dengan ekspektasi daerah, keadaan ini dapat menyamai bibit-bibit perpecahan, dan puncaknya bisa menyulut api disintegrasi.
Adapun tatanan Dunia, kita bisa saksikan bagaimanapun dunia saat ini menunjukkan ketidakberdayaannya menghadapi wabah Corona.
Amerika, yang dianggap negara kampiun demokrasi, negara utama penganut ideologi Kapitalisme, juga tak mampu menyelesaikan persoalannya negaranya, apalagi dunia.
Jumlah korban meninggal akibat infeksi virus Corona atau COVID-19 di Amerika Serikat mencapai lebih dari 50 ribu orang. Data dari Johns Hopkins University menunjukkan ada 870 ribu kasus di Amerika Serikat hingga Jumat, 24 April 2020.
AS masih menempati peringkat pertama negara dengan jumlah kasus infeksi virus Corona terbanyak di dunia. AS tak lagi mampu menjalankan perannya sebagai "Polisi Dunia", karena saat ini AS dipaksa untuk menjadi "dokter" untuk merawat rakyatnya.
Rusia melaporkan perkembangan lebih lanjut kasus virus corona. Dalam 24 jam terakhir, mereka yang positif Covid-19 bertambah 1.667. Sehingga, jumlah total pasien yang terjangkit virus corona di sana 13.584 orang.(11/4).
Bahkan, Rusia mungkin akan mengerahkan kekuatan militer untuk membantu melawan pandemi virus Corona (COVID-19), jika situasi di negara itu semakin memburuk. Lebih dari 18 ribu kasus virus Corona saat ini terkonfirmasi di wilayah Rusia. (14/4).
Di Inggris, jumlah korban meninggal akibat infeksi virus Corona atau COVID-19 melewati 20 ribu orang pada Sabtu, 25 April 2020. Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, menyebut kondisi ini tragis dan mengerikan.
“Perintah kami tetap jelas. Orang-orang harus tetap tinggal di rumah, selamatkan nyawa dan lindungi Layanan Kesehatan Nasional,” kata Patel dalam jumpa pers pada Sabtu, 25 April 2020.
Di Jerman, Kasus terkonfirmasi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona bertambah 4.003 dalam sehari. Kini jumlahnya menjadi 103.228. Jumlah kematian meningkat 254 menjadi 1.861. Hal demikian diumumkan Institut Robert Koch (Robert Koch Institute/RKI) pada Rabu 8 April 2020.
Di Prancis, Negara ini telah menjadi negara keempat di dunia yang jumlah kematian akibat Virus Corona COVID-19 menembus angka 10.000 orang, menyusul Italia, Spanyol dan Amerika Serikat. Dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (8/4/2020).
Di Italia, Korban kematian resmi akibat pandemi Corona COVID-19 dilaporkan mencapai 25.000 orang pada Rabu 22 April 2020.
Adapun China, Dilansir dari AFP, data nasional resmi China pada Jumat (17/4/2020) merevisi jumlah korban meninggal virus corona menjadi 4.632 orang, naik 39 persen dibandingkan data sebelumnya.
Data revisi ini, dan seluruh statistik korban dan kematian akibat virus Corona yang disampaikan berbagai Negara di dunia, belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Jumlah korban sesungguhnya, diyakini lebih besar dari jumlah yang telah dilaporkan.
Kekuatan negara utama seperti Amerika, Rusia, China, Perancis, dan negara besar seperti Jerman, Italia, Inggris, diyakini tak lagi memiliki kendali utuh pada konstelasi politik global.
Masing-masing Negara, saat ini sedang berkonsentrasi pada "Perang Domestik" melawan virus Corona. Belum diketahui, kapan perang besar ini akan berakhir.
Keadaan ini, berpotensi menimbulkan kekosongan kekuasaan (vacuum of power), di beberapa negara pendudukan atau sejumlah negara konflik, yang stabilitas keamanannya tergantung pada intervensi negara inti dan negara besar.
Irak, adalah negara yang keamanannya tidak independen. Keamanan negara di Irak ada pada simpul-simpul militer negara besar dan negara inti, baik dengan sebutan pasukan keamanan, representasi negara resmi, atau mengatasnamakan lembaga PBB.
Suriah, adalah negara yang sudah lama masuk ruang ICU. Andai saja, koalisi Rusia dan Iran, termasuk keterlibatan AS tidak memberikan infus pada rezim Bashar al-Assad, niscaya konstelasi politik di Suriah telah lama mengalami perubahan.
Rezim Bashar al-Assad niscaya telah lama tumbang. Kekuatan revolusi rakyat yang didominasi motivasi dan visi Islam, yang menolak sistem demokrasi yang dijajakan barat, bisa saja dalam waktu dekat ini akan mengambil alih kekuasaan dan Pemerintahan.
Virus Corona ini, membuat kondisi dan konstelasi internasional berubah. Daerah konflik atau daerah konsentrasi yang diduga akan memunculkan gerakan revolusi, gerakan pembaruan, bahkan gerakan untuk mengembalikan tata kehidupan Islam yang akan kembali menegakkan khilafah, berpotensi luput dari pengawasan barat dan Amerika, serta negara negara besar dunia.
Semua negara inti dan negara besar selalu bersaing diantara mereka, namun terhadap ancaman kembalinya khilafah yang dijanjikan, mereka akan bersatu padu untuk mengaborsinya, seandainya mereka bisa.
Hanya saja Virus Corona memaksa semua negara untuk berfikir Prioritas untuk menyelamatkan negaranya, menyelamatkan nyawa rakyatnya. Atas misi itu, banyak negara saat ini nampak egoisnya.
China dituntut beberapa negara atas dakwaan merugikan sejumlah Negara terkait virus Corona. Sementara China juga membalas, dengan menutup seluruh akses penelitian tentang asal muasal virus Corona.
Tatanan dunia pecah, tidak ada kohesi internasional yang mampu menyatukan, meskipun semua negara menjadi korban virus Corona.
Semua Negara, bahkan berfikir pragmatis hanya ingin melindungi negaranya dari virus Corona. Padahal, untuk menghadapi virus ini mutlak diperlukan sinergi antar negara, agar tindakan yang diambil lebih efektif dan berdampak universal.
Kembali pada situasi loss of power, atau vacuum of power, khususnya di daerah yang sedang menggeliat revolusi perubahan menuju Islam, kondisi ini bisa dimaknai sebagai saat yang tepat untuk melakukan konsolidasi.
Selain arus perjuangan, tentulah diskursus arah perjuangan, visi misi perjuangan, tata kelola negara bahkan dunia yang akan ditawarkan wajib untuk didiskusikan, agar tidak terjadi mispersepsi apalagi muncul stigmatisasi.
Di negeri ini, juga diberbagai negeri Islam lainnya, telah menggeliat gerakan yang menginginkan kembalinya kebangkitan Islam, kembalinya Institusi khilafah Islamiyyah ala minhajin Nubuwah.
Dalam konteks itulah, para advokat dan sarjana hukum muslim perlu memahami konsepsi bernegara dalam Islam, bagaimana keunggulannya jika disandingkan dengan Konstitusi sekuler yang diberlakukan diberbagai negara yang mengadopsi sistem politik demokrasi.
Rapat Nasional Advokat dan Sarjana Hukum Muslim Indonesia, ingin membawa kembali Putra-putra terbaik Islam untuk mengenali agamanya, mengenali konsepsi bernegara sesuai kehendak Tuhan-Nya, terlibat dalam perjuangan untuk mengembalikan kehidupan Islam dengan menegakan nilai-nilai syariat Islam yang kaffah dalam Institusi Negara. []
COMMENTS