Tito Sudutkan MUI, Komisi VIII Usul Jokowi Cari Kapolri Baru

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, seharusnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian duduk bersama ...

Ruang Sidang Lebih Luas, GNPF Ingin Semua Pelapor dan Pengacara Bisa Masuk

PT PLN (Persero) memberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap bagi rumah tangga golongan mampu dengan daya 900 VA mulai 1 Januari 2017

Tenaga Kerja Asing Legal Jauh Lebih Mengancam

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, seharusnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian duduk bersama untuk musyawarah dan bertukar pikiran dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bukan justru, kata Sodik, Tito mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan MUI terkait fatwanya yang berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional.

Justru, lanjut dia, ucapan Tito tersebut memancing antipati dan konflik dalam situasi sekarang. Bagaimanapun, keberadaan lembaga MUI sendiri sudah ada puluhan tahun dan diinisiasi langsung oleh pemerintah.

"Dengan sejarah, kedudukan dan fungsi seperti itu maka yang harus dilakukan Kapolri bukan pernyataan yang menyudutkan. Dalam sejarah perjalanan, berbagai fatwa ulamanya justru menjaga persatuan dan kebhinekaan," kata Sodik kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

"Jadi walau pernyataan Tito melukai umat Islam saya yakin umat Islam masih tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Pernyataan tersebut menunjukan kekurangsiapan dan kekurangan matangan Tito untuk memangku jabatan yang sangat strategis di NKRI," jelasnya.

Oleh karenanya, politisi Gerindra ini menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari sosok Kapolri yang lebih matang daripada Tito. Pasalnya, pernyataan Tito tersebut tidak berlandaskan kajian yang matang, soal fatwa MUI ganggu stabilitas keamanan nasional.

"MUI adalah lembaga ulama. Ulama adalah pewaris Nabi yang bertugas membimbing dan mengawal umat agar tetap di jalan Allah SWT dan Rasul-nya," paparnya.

"Kalau Jokowi tidak ingin salah urus masalah fundamen dan strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Jokowi harus mencari sosok yang lebih matang dan mumpuni untuk posisi Kapolri," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berpendapat fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhir-akhir ini berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional.

"Yang menarik, belakangan ini ketika fatwa memiliki implikasi luas dan berpengaruh ke sistem hukum kita," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam diskusi bertajuk 'Fatwa MUI dan Hukum Positif' di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa (17/1/2017).

[TS]